BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Nasution menghadiri rapat paripurna terkait penyampaian laporan hasil kerja badan anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman. Dalam sambutannya, Yulisman menyampaikan bagian akhir dari Ranperda baik yang merupakan inisiatif DPRD maupun usulan pemerintah senantiasa bermuara pada penyampaian laporan hasil kerja.
“Rapat paripurna hari ini sesuai dengan tata tertib DPRD Provinsi Riau yang Nomor 1 Tahun 2020 pasal 25 huruf f poin 1,” ujarnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Kamis 8 Juli 2021.
Adapun tata tertib tersebut berbunyi terkait penyampaian laporan badan anggaran terhadap proses finalisasi pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan juga disertai lampiran pendapatan akhir anggota fraksi.
“Sekaligus juga dilakukan pendapat akhir kepala daerah (terkait raperda tersebut),” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagubri Edy Nasution menuturkan bahwa pada prinsipnya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat diterima dan disetujui oleh anggota dewan.
“Yang untuk selanjutnya akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri RI dan kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ungkap Wagubri.
Oleh karena itu, Wagubri mengucapkan terima kasih sinergitas eksekutif dan legislatif dalam proses Ranperda terhadap pertanggungjawaban atas APBD Riau Tahun 2020. Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Riau Tahun 2020 ini dimulai secara resmi dari pemerintah ke DPRD pada 31 Mei 2021 lalu.
“Terkait pertanyaan, tanggapan, masukan dan saran tersebut tentu saja menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Riau di masa yang akan datang,” lanjutnya.
Karena menurutnya, peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah hal penting merupakan bagian dari proses dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah yang taat peraturan perundangan-undangan, akuntabel, efisien, efektif ekonomis dan transparan.
“Serta tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan,” sebutnya.
Pihaknya berharap kedepan tetap menjalin sinergitas dan kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan APBD Tahun 2021 dapat berjalan lebih baik lagi.
“Diharapkan DPRD Riau tetap melakukan pengawasan sehingga pelaksanaan APBD Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, serta anggota fraksi lainnya yang mengikuti secara langsung dan virtual. (adv)
