• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Rabu, November 18, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Obligasi Daerah Tak Boleh Tambal Belanja Rutin, Ini Penegasan DJPK

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
18 November 2026
China Andalkan Obligasi Pemerintah di Tengah Lesunya Kredit Swasta

Foto: Ilustrasi

Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS.COM — Pemerintah daerah yang hendak menerbitkan obligasi daerah wajib menjaga batas utang paling tinggi 75% dari pendapatan, rasio kemampuan membayar utang (DSCR) minimal 2,5, serta defisit APBD maksimal 2,50% dari pendapatan.

Syarat itu disampaikan Kementerian Keuangan di tengah pembahasan RUU yang membuka peluang penerbitan obligasi daerah oleh Provinsi NTB dan NTT.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menjelaskan, pemerintah mendukung obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Kewenangan penerbitannya sudah diatur dalam UU HKPD, PP 1/2024, dan PMK 87/2024.

Tantangan utamanya, menurut dia, ada pada kesiapan fiskal, proyek, kelembagaan, dan tata kelola. Kesiapan itu mencakup dokumen perencanaan, kualitas laporan keuangan, studi kelayakan, serta kapasitas pengelolaan utang daerah.

Karena itu, penguatan RUU dinilai sebaiknya berupa fasilitasi kesiapan daerah, bukan pelonggaran prinsip kehati-hatian. Afirmasi yang lebih tepat berupa pendampingan proyek, penguatan kapasitas, dan fasilitasi proses.

UU HKPD dan aturan turunannya juga memberi sejumlah kemudahan. Persetujuan DPRD menyatu dengan persetujuan Rancangan APBD, sedangkan pertimbangan Mendagri paling lambat 15 hari kerja dan persetujuan Menkeu dalam 15 hari sejak menerima tembusan pertimbangan.

Nufransa juga menyoroti perbedaan kondisi kedua provinsi. NTB memiliki derajat desentralisasi fiskal yang relatif lebih baik, sedangkan NTT masih lebih bergantung pada transfer ke daerah (TKD).

“Keduanya menghadapi tantangan rigiditas belanja dan ruang belanja modal. Pembiayaan utang seharusnya memperkuat kapasitas pembangunan, bukan menutup kebutuhan belanja rutin,” ujarnya.

Di DPR, Baleg menyepakati penerbitan obligasi daerah masuk dalam RUU perubahan UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT. Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menilai ada serangkaian aturan yang harus dipenuhi daerah, dan “kalau dia mampu berarti top daerah itu”.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Sutarman Panjaitan menambahkan bahwa implementasinya tetap bergantung pada permintaan pasar. “Ini kan pertama menerbitkan obligasi daerah. Ini memang tergantung di laku itu enggak obligasinya itu,” kata Sutarman.*

Tags: batas utang daerahDJPKDSCRekonomiKemenkeuNTBNTTNufransa Wira Saktiobligasi daerahTKDUU HKPD
Share2Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

Prabowo Sebut Inggris Mitra Strategis di Sektor Perikanan Demi Percepatan Ekonomi Nasional.
Ekonomi

Hilirisasi Perikanan Dikebut untuk Tangkap Pasar Blue Food

...

Read moreDetails
Ini Alasan Pemprov Riau Mengapa Penetapan UMP Riau 2026 Molor? Bagaimana UMP 2027 Dihitung? Ini Komponen KHL dan Formulanya.

Bagaimana UMP 2027 Dihitung? Ini Komponen KHL dan Formulanya

Riau Suntik Rp100 Miliar untuk Modal BRKS dan Jamkrida

Riau Suntik Rp100 Miliar untuk Modal BRKS dan Jamkrida

UMP 2027 Wajib Diumumkan Akhir Pekan Ini, Cek Jadwalnya

UMP 2027 Wajib Diumumkan Akhir Pekan Ini, Cek Jadwalnya

Potensi Pendapatan dari Pajak Air Permukaan per Batang Sawit Mencapai Rp1 Triliun, Berikut Rinciannya. Diskon Pajak Angkutan Barang di Riau Sumbang PAD hingga Rp1,92 Miliar

Diskon Pajak Angkutan Barang di Riau Sumbang PAD hingga Rp1,92 Miliar

Galeri24 Ungguli Harga Buyback Emas Antam dan UBS, Cek Selengkapnya

Galeri24 Ungguli Harga Buyback Emas Antam dan UBS, Cek Selengkapnya

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.