BERTUAHPOS.COM— Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengingatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) di lingkup publik agar waspada terhadap informasi mengenai ancaman serangan siber yang menargetkan situs dan layanan pemerintah.
Ancaman itu belum terverifikasi. Namun, sebagai upaya antisipasi, Kemkomdigi meminta seluruh pengelola sistem elektronik meningkatkan kewaspadaan, memperkuat keamanan, dan memastikan kesiapan dalam menangani insiden demi menjaga keberlangsungan layanan publik digital.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Melansir dari laman mediacenter.riau.go.id, Menindaklanjuti Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terbit pada 8 November lalu, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi mengeluarkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.
Surat-surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik. Isinya meliputi penguatan keamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Sebelumnya, informasi tentang dugaan ancaman serangan beredar di media sosial dan disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Dalam Security Advisory, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyampaikan bahwa keaslian ancaman dan kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski begitu, tindakan antisipasi tetap diperlukan.
Ancaman yang perlu diwaspadai antara lain serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang berpotensi mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
Kemkomdigi meminta para pengelola sistem elektronik segera memastikan tim tanggap insiden siap bertugas, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan dari serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berfungsi dengan baik.
Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat untuk mengantisipasi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap email, pesan, maupun tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Hindari membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, dan data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. Layanan pemerintah hendaknya diakses melalui alamat situs resmi.
Jika menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi pengguna dapat menyampaikan laporan melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau melalui email pdn-csirt@layanan.go.id.
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tutup Aries Kusdaryono.***
