BERTUAHPOS.COM — Ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia berisiko menyusut hingga 3–4 juta ton pada 2027 akibat lonjakan kebutuhan sawit domestik untuk biodiesel yang diprediksi menembus 17 juta ton—sementara produksi relatif stagnan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperingatkan bahwa tekanan ini tidak hanya berdampak pada volume ekspor, tetapi juga mengancam pendanaan subsidi biodiesel yang selama ini bersumber dari pungutan ekspor.
Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sarjono menyampaikan proyeksi tersebut dalam acara BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa 5 Oktober 2026. Ia merinci tren peningkatan konsumsi CPO untuk biodiesel yang tumbuh cepat dalam tiga tahun terakhir.
“Kalau tahun kemarin sekitar 12,4 juta ton, tahun 2026 kurang lebih akan mencapai 14 juta ton lebih, kemudian 2027 kemungkinan akan mencapai 17 juta ton CPO,” ujar Mukti.
Tekanan semakin berat karena produksi sawit Indonesia dalam lima tahun terakhir bergerak relatif stagnan di kisaran 51–56 juta ton.
Sementara kebutuhan domestik—untuk pangan, oleokimia, dan bahan bakar nabati—terus meningkat dari tahun ke tahun, ruang yang tersedia untuk ekspor pun kian menyempit.
“Kita sekarang terus terang volumenya menurun, jadi kemungkinan tahun 2027 kita akan ada penurunan ekspor atau produksi yang bisa kita ekspor menurun sekitar 3–4 juta ton,” terang Mukti.
Yang membuat persoalan ini lebih kompleks adalah keterkaitan langsung antara volume ekspor dan sumber pembiayaan subsidi biodiesel. Berbeda dengan banyak subsidi lain yang ditanggung APBN, subsidi biodiesel di Indonesia didanai dari pungutan ekspor sawit.
Jika ekspor menyusut, penerimaan dari pungutan tersebut otomatis berkurang. “Subsidi biodiesel itu bukan berasal dari APBN, itu berasal dari pungutan ekspor. Jadi kalau ekspornya itu turun, ya pungutan ekspornya mesti pendapatannya akan turun,” kata Mukti.
Situasi itu mendorong GAPKI mendorong evaluasi mendasar atas kebijakan biofuel yang berlaku saat ini. Menurut Mukti, kebijakan yang lebih dinamis dan responsif terhadap pergerakan harga pasar menjadi kebutuhan mendesak.
“Kita dari pandangan GAPKI melihat bahwa mungkin akan lebih baik kalau kita menjadi pertimbangan untuk menerapkan kebijakan biofuel itu lebih fleksibel,” katanya.
Konsep fleksibilitas yang dimaksud merujuk pada model Brasil—kebijakan energi yang menyesuaikan alokasi sawit dengan sinyal harga pasar secara dinamis.
“Pada saat harga minyak nabati atau harga minyak bumi itu sangat tinggi, mungkin subsidi. Tapi pada saat minyak sawitnya itu yang tinggi, ya kita ekspor lah itu. Jadi ini mirip-mirip kebijakan energi yang diterapkan oleh Brasil,” jelas Mukti.
Untuk jangka panjang, GAPKI mengajukan dua solusi struktural. Pertama, akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna mendongkrak produktivitas perkebunan yang selama ini stagnan, khususnya di kebun milik petani kecil.
Kedua, pembangunan kawasan khusus atau dedicated area yang secara eksklusif dikembangkan untuk menyuplai kebutuhan energi—dipisah dari pasokan pangan dan ekspor.
Mukti menyebut konsep dedicated area itu sudah mulai dirintis di Papua. “Kami mengusulkan kalau pemerintah bisa membuat dedicated area. Jadi pengembangan tanaman kelapa sawit yang khusus didedikasikan untuk energi. Terus yang melakukan tentunya pemerintah dan saya pikir juga sudah mulai di Papua,” ujarnya.
Jika berhasil diimplementasikan, ia optimistis ketiga kebutuhan—energi, pangan, dan ekspor—dapat terpenuhi tanpa saling menggerus. “Kalau ini berhasil, saya kira itu tidak akan mengganggu lagi kebutuhan untuk pangan atau untuk ekspor. Jadi semuanya akan berjalan smooth,” pungkas Mukti.
