• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Minggu, November 15, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Efisiensi Energi Tanpa Ganggu Pelayanan Publik, Ini Hasil Sidak Sekdaprov Riau saat WFA

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
26 Maret 2026
Efisiensi Energi Tanpa Ganggu Pelayanan Publik, Ini Hasil Sidak Sekdaprov Riau saat WFA

Efisiensi Energi Tanpa Ganggu Pelayanan Publik, Ini Hasil Sidak Sekdaprov Riau saat WFA.

Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah kantor pemerintahan, guna memastikan pelaksanaan kebijakan Work From Anywhere (WFA) berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.

Sidak dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi kantor-kantor pemerintahan yang fokus pada pelayanan masyarakat seperti Samsat, PTSP, hingga fasilitas kesehatan.

Syahrial menjelaskan, pengawasan dilakukan bertahap. Sejak hari pertama, Rabu, 25 Maret hingga hari ini Kamis, 26 Maret 2026, pemerintah memastikan seluruh layanan publik tetap aktif meski sebagian aparatur sipil negara bekerja secara fleksibel.

“Kami melakukan sidak. Pertama, kemarin kita sidak di semua pelayanan. Jadi kami bagi kemarin, saya di Samsat bersama Kepala Bapenda, bagi tugas kemarin untuk pelayanan kesehatan,” kata Syahrial Abdi.

Setelah memastikan pelayanan berjalan normal, sidak berikutnya difokuskan pada tujuan utama kebijakan WFA, yakni efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran pemerintah.

Menurutnya, pengurangan kehadiran pegawai di kantor harus berdampak langsung pada penghematan listrik dan air, sejalan dengan aturan penghematan energi yang telah dimiliki Pemprov Riau melalui Pergub Nomor 53 Tahun 2016.

“Nah hari ini kita coba sidak esensi dari WFA yang kita inginkan pemerintah itu di samping mengurangi kehadiran di kantor untuk pegawai bisa bekerja di mana saja, tapi harus diiringi dengan efisiensi terhadap penggunaan listrik dan air,” ujarnya.

Hasil sidak menunjukkan sejumlah organisasi perangkat daerah mulai menerapkan langkah konkret penghematan energi, termasuk pengaturan waktu operasional pendingin ruangan serta pemanfaatan pencahayaan alami gedung perkantoran.

Di beberapa kantor, penggunaan AC dibatasi pada jam tertentu dan dimatikan saat jam istirahat guna menekan konsumsi listrik. Pemerintah juga meminta lampu tidak dinyalakan pada siang hari apabila pencahayaan alami sudah mencukupi.

Pemprov Riau menilai konsep bangunan pemerintah yang dirancang dengan pencahayaan optimal sebenarnya telah mendukung prinsip green building dan efisiensi energi.

Meski demikian, kebijakan penghematan tidak diterapkan secara penuh di rumah sakit karena kebutuhan operasional pelayanan kesehatan yang berlangsung selama 24 jam.

“Nah terus rumah sakit mungkin yang penggunaannya, kalau dari statistik kita itu penggunaan memang rumah sakit wajar, karena juga menggunakan peralatan-peralatan yang membutuhkan nyala 24 jam,” kata Syahrial.

Pemprov Riau memastikan kebijakan efisiensi energi tidak akan mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Dari hasil pemantauan di lapangan, aktivitas pelayanan publik tetap berjalan normal dengan tingkat kunjungan masyarakat yang masih tinggi.***

Tags: pemerintahanRegional
Share4Tweet3Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

Penggabungan OPD Tak Boleh Membuat Pejabat Nonjob, Ini Alternatifnya
Regional

Penggabungan OPD Tak Boleh Membuat Pejabat Nonjob, Ini Alternatifnya

...

Read moreDetails
Kepala BKN Akui Kemampuan Anggaran Daerah Jadi Dasar Penataan Ulang OPD

Kepala BKN Akui Kemampuan Anggaran Daerah Jadi Dasar Penataan Ulang OPD

Direksi BUMD, BMKG Stasiun Pekanbaru, kantor gubernur riau

Pemprov Riau Wanti-wanti Peretasan Sistem, Kepercayaan Pubil Bisa Terkikis

FITRA: Masyarakat Riau Berhak Tahu Dampak Sosial dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan HTI

FITRA: Masyarakat Riau Berhak Tahu Dampak Sosial dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan HTI

Naik Rp214,7 Miliar, APBD Perubahan Pekanbaru 2026 Jadi Rp3,2 Triliun

APBDP Riau 2026 Diprioritaskan untuk Utang Tunda Bayar dan Infrastruktur

APBD Perubahan 2026 Tunggu Evaluasi Kemendagri

APBD Perubahan 2026 Tunggu Evaluasi Kemendagri

Next Post
IHSG Terkoreksi di Pembukaan Perdagangan, Sentimen Global dan Aksi Profit Taking Tekan Pasar

IHSG Terkoreksi di Pembukaan Perdagangan, Sentimen Global dan Aksi Profit Taking Tekan Pasar

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.