BERTUAHPOS — Sebagai bagian dari upaya memperkuat dan memperbarui kerja sama strategis yang telah terjalin selama bertahun-tahun, Konsulat Jenderal Jepang di Medan melakukan kunjungan resmi ke Provinsi Riau pada Senin, 19 Januari 2025.
Pemerintah Jepang menegaskan komitmen mereka untuk menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan di Riau, mulai dari sektor infrastruktur, lingkungan, industri, hingga pendidikan.
Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, berharap hubungan bilateral Jepang–Riau tidak hanya bertahan, “tetapi juga berkembang lebih luas dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Furugori.
Sejumlah proyek yang telah dan sedang berjalan di Provinsi Riau, salah satunya bantuan Pemerintah Jepang dalam pembangunan dermaga ekspor CPO di Pelabuhan Dumai, dan ini menjadi proyek strategis karena berperan penting untuk memperkuat rantai pasok kelapa sawit Riau ke pasar internasional.
Jepang juga terlibat dalam proyek peningkatan kualitas air ledeng melalui kerja sama Kota Ube, Prefektur Yamaguchi, dengan Kabupaten Bengkalis.
Kerja sama lintas kota antara Kota Kawasaki (Jepang), Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Rokan Hulu juga mempertegas bahwa kolaborasi difokuskan pada penyusunan rencana dekarbonisasi serta pemanfaatan limbah dari produksi kelapa sawit selama periode 2019–2024.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan agenda transisi energi dan pengurangan emisi karbon, sekaligus menjawab tantangan lingkungan yang dihadapi daerah penghasil sawit seperti Riau.
Kerja sama Jepang–Riau juga menyentuh sektor pengendalian bencana. Saat ini tengah berlangsung Proyek Pengendalian Banjir Pekanbaru Fase 2, yang mencakup pemasangan stasiun pompa drainase, renovasi bendungan, perluasan saluran drainase, serta perbaikan tanggul.
Proyek ini telah berjalan sejak 2020 dan ditargetkan rampung pada September 2027, menjadi salah satu proyek infrastruktur lingkungan terbesar hasil kolaborasi kedua pihak.
Sementara di sektor lingkungan, Jepang turut mendukung Program Gerakan Masyarakat dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melalui program JICA.
Selain itu, sebuah perusahaan asal Prefektur Ehime tengah melakukan uji coba teknologi pengolahan limbah pabrik kelapa sawit bersama PT Perkebunan Nusantara V di Kabupaten Kampar.
Uji coba ini bertujuan mengembangkan sistem pengolahan limbah berteknologi tinggi, yang diharapkan mampu menekan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah industri sawit.
Kerja sama di bidang pendidikan menjadi salah satu pilar utama hubungan Jepang dan Riau. Saat ini, lebih dari 9.000 siswa SMP di Riau mempelajari bahasa Jepang, sementara seorang JICA Expert bidang pendidikan Bahasa Jepang ditugaskan secara khusus di Universitas Riau (UNRI).
Tak hanya itu, Universitas Kyoto dan Universitas Riau juga menjalin kolaborasi dalam proyek pemulihan lahan gambut di Provinsi Riau, sebuah isu krusial mengingat luasnya kawasan gambut dan kerentanannya terhadap kebakaran.
Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi, mengakui kerja sama Jepang–Riau telah terbangun sejak lama, dan ini menjadi momentum untuk memperbarui dan memperluas cakupan kolaborasi.
Saat ini terdapat tiga perusahaan Jepang yang beroperasi di Riau, serta sejumlah warga Jepang yang berdomisili di daerah tersebut. “Ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam aspek pengawasan dan pelayanan,” katanya.
Pemprov Riau juga secara aktif menawarkan pengembangan kawasan industri yang sebelumnya telah diajukan kepada Menteri Koordinator Perekonomian. Jepang disebut menyatakan ketertarikannya untuk turut berinvestasi di kawasan tersebut.
Meski mendukung penuh kerja sama pendidikan, Syahrial Abdi menegaskan harapan agar kolaborasi, khususnya terkait pemulihan lahan gambut, tidak berhenti di Universitas Riau saja.
“Kami ingin kerja sama ini meluas hingga ke kabupaten dan kota. Jika model ini berhasil, Unri tentu memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkannya. Namun kami berharap ilmunya juga ditularkan ke kampus-kampus lain,” ujarnya.
Menurut Syahrial, pemulihan gambut merupakan langkah konkret yang sangat dibutuhkan Riau, mengingat besarnya kawasan gambut dan risiko lingkungan yang menyertainya.***
