BERTUAHPOS — Pengamat politik Saiman Pakpahan, mendorong agar publik sebaiknya menunggu keterangan resmi dari KPK terkait hasil penggeledahan dan sejumlah uang yang diboyong dari Kediaman Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Menurutnya, sangat tidak bijak jika publik malah berspekulasi sehingga memunculkan isu-isu tidak sedap dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Kita menunggu resmi dari apa yang sudah dilakukan teman-teman di KPK sehingga tidak terjadi turbulensi tidak terjadi dugaan-dugaan liat terhadap apa yang sedang terjadi di rumah dinas Plt Gubernur,” tuturnya, Rabu, 17 Desember 2025.
Saiman menilai pernyataan SF Hariyanto yang menyatakan kooperatif terhadap penggeledahan KPK di rumah dinas dan rumah pribadinya menunjukkan sikap terbuka dan menghormati hukum. Hal itu merupakan cermin tidak adanya upaya menutup-nutupi sesuatu serta memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara transparan.
Sebagai kepala daerah, kata Saiman, SF Hariyanto memang wajib menghormati proses hukum sebagai wujud ketaatan terhadap prinsip-prinsip negara. Dalam konteks pemberantasan korupsi, setiap pejabat publik maupun pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara memiliki peluang dan kewajiban yang sama untuk diperiksa aparat penegak hukum.
Dari sudut pandang masyarakat, sikap terbuka seperti itu dinilai sebagai pesan kuat bahwa transparansi, penegakan kebijakan, serta akuntabilitas anggaran menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum.
Tanggung jawab hukum tidak hanya berlaku bagi Pemerintah Provinsi Riau, tetapi bagi seluruh organisasi yang mengelola dana negara. Ia menilai lembaga penegak hukum merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pada Senin, 15 Desember 2025, kediaman Plt Gubri digeledah KPK. Sejumlah dokumen dan uang tunai disita. SF Hariyanto menegaskan dirinya tidak terlibat dan tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Wahid dan tersangka lainnya.
Dia secara tegas menghormati dan mendukung langkah KPK untuk menuntaskan persoalan hukum di lingkungan Pemprov Riau. “Kami bersikap terbuka dan mendukung KPK,” ujarnya.***
