BERTUAHPOS — Di tengah tekanan ruang fiskal yang makin sempit, “Pemprov Riau harus mengambil langkah ‘berani’ dalam memperkuat ketahanan pangan lohal,” kata Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi di Pekanbaru.
Dia menyebut, Pemda sadar betul bahwa ketahanan pangan daerah tak mungkin mengandalkan APBD—yang semakin menyusut. Namun, semua itu bukan tanpa upaya. Pemprov Riau akan menerapkan strategi baru lewat kolaborasi, pembiayaan alternatif, serta keterlibatan sektor swasta dan lembaga keuangan.
Melalui pendekatan ini, Riau mencoba menjawab tantangan besar bagaimana memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah perubahan iklim, kebutuhan produksi yang meningkat, dan keterbatasan anggaran daerah. Upaya ini tidak hanya mencerminkan inovasi, tetapi juga arah baru pembangunan pangan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Syahrial Abdi menyebut Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan dalam RPJMD 2025–2029. Program tersebut masuk dalam prioritas Riau Berdaya Saing dan kegiatan strategis Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.
Ruang fiskal APBD saat ini semakin terbatas untuk memberikan intervensi langsung melalui program yang sudah direncanakan. Karena itu, Pemprov Riau mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, termasuk memaksimalkan pembiayaan non-APBD.
Adapun pembiayaan non-APBD untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dapat bersumber dari APBN melalui Program Nasional Swasembada Pangan, investasi sektor swasta, dan dukungan lembaga keuangan. “Ini cara yang harus dilakukan untuk mempercepat peningkatan produksi pangan lokal,” ujarnya.
Dia menyebut, pemerintah tengah menyusun rencana aksi kebutuhan ketahanan pangan yang dapat diajukan melalui skema APBN. Penyusunan rencana aksi yang terukur disebutnya menjadi dasar untuk memperluas intervensi pusat ke daerah.
Optimalisasi kerja sama antarpemerintah daerah juga menjadi strategi yang akan diperkuat. Menurutnya, peran BUMD pangan sangat penting dalam penguatan rantai pasok, stabilisasi harga, dan pengembangan unit usaha yang mampu menambah PAD.
Selain itu, Pemprov Riau berencana mendorong kemitraan strategis dengan sektor swasta, mulai dari industri pangan, perusahaan logistik, hingga lembaga keuangan. “Model kolaborasi ini diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekosistem pangan daerah,” ungkap Syahrial Abdi.
Upaya meningkatkan ketahanan pangan juga akan diarahkan pada penguatan kemandirian usaha tani. Pemerintah menargetkan percepatan regenerasi petani melalui pengembangan petani milenial, digitalisasi pangan, serta pemberdayaan UMKM pangan, koperasi desa, dan BumDes yang terhubung dengan pasar modern.***
