BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR). Hal ini dikatakannya dalam rapat paripurna istimewa memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau, Sabtu (9/8).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menyebutkan, bahwa status keistimewaan merupakan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan memperkuat jati diri budaya Melayu Riau. Bahwa gagasan DIR bukan muncul tiba-tiba, ini adalah keinginan luhur dari masyarakat Riau dan saat ini dimotori oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) bersama berbagai elemen masyarakat.
Ketua DPRD Riau ini juga menyebutkan, keinginan menjadikan Riau sebagai Daerah Istimewa lahir dari semangat menjaga warisan budaya, memperkuat adat istiadat, serta mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan
”Dengan terwujudnya Daerah Istimewa Riau, kita tidak hanya bicara tentang status administratif, tetapi tentang cita-cita luhur masyarakat Riau yang ingin negerinya bertamadun, bermartabat, dan menjadi pusat kebudayaan Melayu,” ujar Kaderismanto dalam sambutannya di hadapan tamu undangan dan anggota dewan.
Status DIR ini, bagian yang bersanding dengan RPJMD Riau 2025-2029 mengusung visi “Riau Bedelau”, yang berarti Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju.
Menanggapi pidato Ketua DPRD Riau tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Provinsi Riau yang juga Ketua Badan Pekerja Perwujudan DIR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyampaikan apresiasi tinggi. Beliau mengaku terkejut dan bangga bahwa gagasan DIR digaungkan langsung dalam forum resmi sebesar paripurna DPRD.
“Ini adalah semangat baru bagi kami, menjadi motivasi bagi LAMR dan berbagai elemen masyarakat untuk terus bekerja mewujudkan DIR. Ini bukti bahwa aspirasi tersebut bukan hanya milik LAMR, tapi telah menjadi keinginan kolektif masyarakat Riau,” ungkap Datuk Seri Taufik.
Datuk Seri Taufik menambahkan bahwa Ketua DPRD Riau telah menunjukkan komitmennya, sejak awal sudah mendukung proses pengajuan DIR. Mulai dari menerima aspirasi, hingga mengawal proses penyusunan naskah akademis yang kini hampir rampung. Hal ini dinilainya sebagai dukungan politik yang penting dan strategis dalam menggerakkan proses hukum dan administratif ke tingkat nasional. (ADV)
