PEKANBARU — Gubernur Riau Abdul Wahid, mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk lebih serius menangani persoalan harga kelapa Riau yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian.
Hal ini disampaikan dan diakui oleh Wahid kepada awak media usah menggelar pertemuan dengan Tim Satgas Hilirisasi Kelapa Nasional di bawah Bappenas, yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Senin, 26 Mei 2025.
Wahid mengatakan pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus sebagai bentuk intervensi aktif pemerintah terhadap komoditas unggulan tersebut. “Selama ini perhatian pemerintah terhadap harga kelapa boleh dikatakan minim sekali. Dengan adanya Satgas ini, kita harap ada intervensi yang nyata,” ujar Wahid.
Menurut Wahid, kelapa merupakan komoditas strategis di Riau, khususnya di wilayah pesisir seperti Indragiri Hilir (Inhil), Kepulauan Meranti, dan Kuala Kampar Pelalawan. Namun, investasi pengolahan hasil kelapa yang masuk ke daerah-daerah tersebut dinilai belum maksimal.
“Inhil sudah ada investasi, tapi belum optimal. Di Meranti dan Kuala Kampar malah belum terlihat geliat yang signifikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa potensi pengembangan industri turunan kelapa sangat besar, terlebih di tengah tingginya harga pasar saat ini. Produk turunan seperti minyak kelapa, arang tempurung, hingga sabut memiliki nilai tambah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal jika dikelola secara maksimal.
“Peluangnya besar karena harga kelapa sekarang tinggi, terutama untuk produk turunannya. Tapi perlu dukungan serius dari pemerintah agar petani tidak terus dirugikan oleh fluktuasi pasar,” katanya.
Gubernur Wahid berharap agar pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi dalam mendorong investasi, memperkuat rantai pasok, serta memberikan perlindungan harga bagi petani kelapa.
“Jangan sampai petani kita yang sudah bertahun-tahun bergantung pada kelapa justru terus merugi karena kurangnya perhatian dan kebijakan yang berpihak,” tutupnya.***(Adv)
