BERTUAHPOS — Gubernur Riau Abdul Wahid menyoroti ketimpangan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya dari sektor kelapa sawit. Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 30 April 2025, Wahid menegaskan bahwa Provinsi Riau sebagai penghasil sawit terbesar di Indonesia semestinya mendapatkan porsi DBH yang lebih proporsional.
“Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kami terus meningkat, tapi DBH justru terus menurun. Ini ironis. Riau kalah dari Kalimantan Utara dalam hal penerimaan DBH, padahal kontribusi kami di sektor sawit paling besar,” ujar Wahid.
Ia menyebut kondisi ini tidak mencerminkan keadilan fiskal antara daerah penghasil dan pemerintah pusat. Menurutnya, kontribusi besar Riau dalam menopang ekspor dan industri kelapa sawit nasional seharusnya berbanding lurus dengan porsi dana yang dikembalikan ke daerah.
Wahid juga menekankan bahwa ketimpangan DBH berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah penghasil seperti Riau masih tinggi, sehingga perlu dukungan fiskal yang lebih memadai.
“Kami butuh keadilan anggaran. Jangan sampai daerah yang menghasilkan justru merasakan ketimpangan. Kalau begini terus, bagaimana kami bisa membangun daerah dengan optimal?” kata Wahid.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang formula pembagian DBH, terutama dari sektor sumber daya alam seperti sawit. Ia juga meminta DPR RI untuk ikut mengawal aspirasi daerah agar kebijakan fiskal nasional lebih berpihak kepada daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Pernyataan Wahid ini menambah tekanan pada pemerintah pusat di tengah meningkatnya kritik dari berbagai daerah penghasil terhadap skema pembagian DBH yang dianggap belum mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas.***
