BERTUAHPOS.COM — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M Taufik OH, membenarkan pernyataan Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, terkait adanya defisit APBD Riau 2025 sebesar Rp135 miliar.
Namun, menurutnya angka tersebut merupakan kondisi normal setelah dilakukan efisiensi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Yang disampaikan Pak Wagub memang benar, itu kondisi normal APBD. Tetapi setelah dijalankan dan melihat kondisi riil, seperti yang disampaikan Pak Gubernur, ada potensi defisit mencapai Rp3,5 triliun. Itu berdasarkan perhitungan antara pendapatan saat ini dan belanja yang sudah disusun. Karena itu, kami melakukan penyesuaian dan analisa kembali,” ujar Taufik di Pekanbaru, Senin, 24 Maret 2025.
Dia menjelaskan, Pemprov Riau telah melakukan langkah efisiensi sesuai instruksi Presiden, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri. Langkah-langkah penghematan sudah diterapkan, di antaranya memangkas anggaran perjalanan dinas, makan-minum, dan alat tulis kantor (ATK) hingga 50%.
“Efisiensi itu sudah kita jalankan. Sesuai arahan dari pemerintah pusat, perjalanan dinas dipotong 50 persen, belanja makan-minum juga 50 persen, begitu juga ATK. Semua sudah kami sesuaikan dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelas Taufik.
Menurutnya, defisit yang muncul sebagian besar berasal dari kewajiban pembayaran kegiatan tahun 2024 yang harus dituntaskan pada tahun 2025. Beberapa di antaranya adalah tunda bayar, tunda salur, dan utang pajak.
“Ada tunda bayar sebesar Rp915 miliar, utang pajak Rp45 miliar, tunda salur Rp550 miliar, dan belanja pegawai Rp705 miliar yang semuanya harus dibayarkan melalui APBD Perubahan 2025. Jadi potensi defisit ini muncul setelah melihat semua kewajiban yang ada,” ungkapnya.
Taufik menambahkan, dari sudut pandang Wakil Gubernur, APBD 2025 memang terlihat normal. Namun, Gubernur melihat defisit dari sudut pandang keseluruhan kewajiban yang harus ditanggung. “Jadi, keduanya benar. Wagub melihat dari sisi administrasi APBD yang normal, sementara Gubernur melihat secara menyeluruh terhadap potensi defisit hingga Rp3,5 triliun,” jelasnya.
Taufik juga menjelaskan bahwa target pendapatan APBD murni tahun 2025 sebesar Rp11 triliun tidak tercapai karena realisasi pendapatan pada 2024 hanya sekitar 83,58 persen. Kondisi inilah yang menjadi pemicu defisit.
“Defisit itu terjadi karena pendapatan 2024 hanya mencapai 83,58 persen. Artinya ada selisih sekitar Rp1,5 triliun dari target. Selain itu, kewajiban pembayaran tunda bayar, tunda salur, utang pajak, dan belanja pegawai menambah beban belanja di APBD 2025 menjadi lebih dari Rp11 triliun,” katanya.***
