BERTUAHPOS.COM — Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, akhirnya angkat bicara menanggapi simpang siur informasi terkait defisit anggaran dan tunda bayar yang ramai dibicarakan publik. Menurutnya, informasi yang beredar selama ini tidak akurat dan perlu diluruskan agar tidak menyesatkan masyarakat.
“Awalnya saya memilih diam, tapi lama-lama informasinya makin berkembang dan bahkan dibawa ke aparat penegak hukum (APH). Seperti soal defisit Rp2,2 triliun, saya tidak tahu data itu dari mana. Itu tidak benar. Defisit kita hanya Rp132 miliar, dan saya punya datanya,” tegas SF Hariyanto dalam keterangannya, Jumat (21/3).
Ia menjelaskan, defisit anggaran terjadi karena realisasi pendapatan tidak mencapai target. Dari target pendapatan Rp11 triliun, hanya terealisasi Rp9,4 triliun atau 85,42 persen. Selain itu, faktor lainnya adalah tidak tercapainya Pendapatan Investasi (PI) tahun 2024. Dari target Rp1,6 triliun, yang seharusnya dibagi 50 persen untuk kabupaten/kota dan 50 persen untuk provinsi (Rp736 miliar), realisasinya hanya Rp200 miliar. Keterlambatan ini disebabkan penyesuaian produksi minyak nasional yang belum mencapai target 1 juta barel per hari.
Untuk mengatasi defisit, Pemprov Riau telah melakukan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan anggaran dari perjalanan dinas dan kegiatan yang dianggap tidak efektif mencapai Rp386 miliar.
Selain itu, ada penghematan dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS. Awalnya, gaji dianggarkan untuk 12 bulan, tetapi karena pengangkatan baru dilakukan pada Juni (CPNS) dan Oktober (PPPK), terdapat sisa anggaran sekitar Rp419 miliar.
“Kalau ditotalkan, ada hampir Rp800 miliar anggaran yang bisa diselamatkan. Artinya, keuangan kita dalam posisi aman,” jelas mantan Pj Gubernur Riau itu.
Terkait tunda bayar sebesar Rp916 miliar, menurut Hariyanto, pergeseran anggaran sudah dilakukan untuk kegiatan di tahun 2025 pada OPD terkait. Ia memastikan pergeseran anggaran tersebut sudah selesai dan tidak menimbulkan masalah.
Sementara itu, untuk tunda salur, Pemprov Riau telah menganggarkan Rp1,2 triliun pada APBD 2025. Dana itu akan digunakan untuk menyelesaikan tunda salur ke kabupaten/kota senilai Rp550 miliar, dan sisanya Rp740 miliar akan digunakan untuk kewajiban tunda salur tahun berjalan.
Wagubri juga menegaskan, seluruh persoalan ini sudah dikomunikasikan dengan Gubernur Riau Abdul Wahid. Dalam waktu dekat, persoalan ini akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tidak lagi menjadi polemik.
“Jadi saya sudah koordinasi dengan Pak Gubernur, dan akan dirapatkan dengan TAPD. Intinya clear, defisit kita hanya Rp132 miliar. Saya minta TAPD menyampaikan data yang valid, jangan sepotong-sepotong, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tutup Hariyanto.***
