BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Badan Pengawas Obat dan Makanan [BPOM] mendapat kritik dari Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo. Tudingan itu menyusul upaya perizinan uji klinis II Vaksin Nusantara yang alot.
Tudingan itu langsung dilontarkan Rahmad Handoyo kepada Kepala BPOM RI Penny K. Lukito tidak independen. Tudingan itu menyusul upaya perizinan uji klinis II vaksin nusantara yang alot.
Rahmad menganggap vaksin nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto seolah dipersulit dalam prosesnya. Padahal hasil uji klinis fase I menunjukkan tidak ada efek samping serius yang terjadi terhadap para 30 relawan.
“BPOM tidak mungkin dipaksa, tidak boleh, dan UU mengatakan BPOM amanat rakyat untuk pengawasan obat. Hanya, kalau dari diskusi begono-begini dan temuan dari teman-teman kita saat rapat kerja di daerah, Semarang, bahwa ibu [Kepala BPOM Penny K. Lukito] tidak independen,” cecar Rahmad dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi IX yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI, Rabu 10 Maret 2021.
Mengutip CNNIndonesia.com, Rahmad lantas membandingkan upaya pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi negara lain. Menurutnya lancar hingga hari ini, seperti perusahaan asal China, Sinovac hingga AstraZeneca dari Inggris.
Menurut Rahmad, sudah sepatutnya negara mendorong upaya pengadaan vaksin hasil karya anak bangsa. Salah satunya vaksin nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto.
Rahmad lalu meminta agar BPOM bekerja secara serius dalam mengevaluasi dan memberikan perizinan uji klinis lanjutan untuk vaksin nusantara.
“Jangan dibunuh dulu secara administrasi. Saya malah menduga pada ujungnya akan diberikan izin tapi setahun, tektokan, pingpong, begitu,” kata dia.
Rahmad pun mengaku pihaknya tidak akan mendukung vaksin nusantara apabila dalam hasil uji klinis I yang menyasar aspek keamanan ditemukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti lumpuh hingga kematian.
Namun setelah Komisi IX berkunjung dan melihat proses uji klinis I vaksin nusantara pada Februari lalu, dia menilai seharusnya dapat dilanjutkan untuk proses uji klinis II yang menyasar tingkat efikasi atau kemanjuran vaksin.
“Jadi, rekomendasi untuk Bu Penny, saya tidak dalam rangka untuk mendesak, tapi berikan persamaan,” pungkas Rahmad.
Merespons itu, Penny menegaskan bahwa BPOM merupakan lembaga independen dan transparan yang akan mendukung pengadaan vaksin nusantara.
Namun Penny juga menekankan bahwa seluruh proses pengembangan vaksin harus lolos tahapan yang berbasis ilmiah.
“BPOM akan transparan, kami tidak memiliki kepentingan untuk menutupi apapun. Tapi ini merupakan sebuah proses yang berbasis scientific,” jawab Penny.
Penny juga mengatakan bahwa pihaknya bukan tidak, melainkan belum memberikan lampu hijau untuk Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis II dan III vaksin nusantara. Alasannya, proses masih berlangsung.
Dia mengatakan BPOM pasti akan mendukung penelitian dan pengembangan obat dan vaksin dalam rangka kemandirian di bidang farmasi, sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi Covid-19. (bpc2)
© 2013-2022