Belum Jelas Soal Pembangunan Rel KA Riau, Menhub Akan Langsung Jumpai Plt Gubri

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Kementerian Perhubungan RI rencananya akan langsung menjumpai Pelaksana tugas (Plt) Gubenur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Rahmad Rahim, mengatakan rencana pertemuan dengan Andi Rachman itu akan dilangsungkan pada hari ini, Rabu (13/04/2016).

 

Dia mengatakan pihak Kementerian Perhubungan ingin mendengar secara langsung dari Pemerintah Provinsi Riau, terkait soal kendala pengerjaan proyek pembangunan Rel Kereta Api (RKA).

 

“Mereka langsung nanti yang akan melakukan audiensi dengan Pak Plt Gubri. Pembahasannya masih soal proses pembangunan rel kereta api. Rencananya malam ini,” katanya.

 

( Baca: SK Pelepasan Tanah Telah Diteken, Pembangunan Rel KA bisa Dimulai)

 

Yang pasti, kedatangan pihak Kementerian Perhubungan ini meminta klarifikasi kepada Pemerintah Riau, sejauh mana proses tahapan pembangunan RKA itu sudah dilangsungkan. Sejauh ini progres yang sudah dilangsungkan adalah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembebasan lahan untuk proyek itu di Dumai.

 

Namun persoalan masih menyangkut masalah lahan, SK itu diajukan oleh Biro Pemerintahan. Saat ini sudah ditandatangani oleh Andi Rachman, selaku Plt Gubri. “Kelanjutannya sampai sekarang belum dapat kabar. Harusnya tindak lanjutnya dari Biro Pemerintah Provinsi Riau dulu. Dikumpulkan semua instansi terkait yang bertanggungjawab terhadap masalah ini,” ujarnya.

 

Mengingat lamanya waktu yang sudah berjalan, kata Rahmad, seharusnya saat ini tim untuk menyelesaikan tugas ini sudah bisa diturunkan ke Kota Dumai untuk menyeleksi petak-petak tanah yang akan dibebaskan. Dalam prosedurnya, setelah 2 minggu tidak ada komplen dari masyarakat, tim ini akan melakukan penetapan SK penlok atau penetapan lokasi pembangunan jalur rel itu.

 

Dasar SK Penlok itulah nantinya Dinas Perhubungan meminta kepada BTN untuk mengukur secara pasti dan sekaligus membayar lahan yang diganti rugi kepada masayarakat. “Kami ngurus fisik relnya. Kalau masih berhubugan dengan lahan itu urusan tata pemerintahan. Apa yang menjadi kendala mereka mengapa rapat persiapan itu belum juga dilangsungkan,” sambugnya.

 

Padahal Kementerian Perhubungan sendiri telah menyiapkan bantalan-bantalan rel itu untuk proses pembangunan.

 

Penulis: Melba