BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Masalah bencana kabut asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), memberikan dampak buruk terhada perekonomian. Tidak hanya wilayah dimana musibah itu terjadi, melainkan sektor bisnis lain di wilayah yang tidak terkena bencana itu.
Kepala Badan Nasional Penanggulanangan Bancana (BPBD) Williem R menuding bahwa perusahaan juga terlibat dalam dalang terjadinya bencana kabut asap itu. Terutama untuk di Riau. Berangkat dari pengalaman ditahun sebelumnya, perusahaan terutama yang bergerak di sektor pemberdayaan dan pengelolaan sawit dan hutan tanaman industri (HTI), tidak mampu mengatasi masalah kebakaran yang ada di wilayahnya.
“Itulah bukti bahwa mereka juga lalai. Dan beberapa laporan hasil ekspor dari pihak kepolisian, juga ada perusahaan yang terlibat,” katanya, di Pekanbaru, Rabu (27/01/2016).
Namun demikian dia tidak bisa memastikan perusahaan mana saja yang melakukan itu. Namun demikian, memang ada perusahaan yang ikut menyumbang bencana kebakaran hutan, sehingga menjadi distributor asap diwilayahnya. Hal ini berdasarkan informasi bahwa tidak sedikit lahan terbakar di tahun lalu, terjadi di wilayah perusahaan, terutama perusahaan perkebunan. ( baca : Perusahaan Dumai Harus Sediakan Helikopter untuk Antisipasi Karhutla)
Dia menambahkan, anggaran untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla untuk tahun ini belum dilakukan penghitungan. Pihaknya mendesak kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk segera melakukan perhitungan itu, supaya angka untuk alokasi bencana karhutla bisa ditetapkan.
“Saya minta Pemda Riau segera menghitung berap kebutuhan anggran untuk penanganan Karhutla di Riau. Anggaran itu guna untuk menjalankan tugas mengantisipasi masalah ini,” katanya.
berpijak pada dasar hukum UU 24 tahun 2010. BNPB punya fungsi untuk mengkoordinasi terhada perosoalan ini. Dengan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan. Tindak lanjut arahan residen. Bagaimana kesiapan meminta Willem untuk mengkoordinasikan soal pencegahan Karhutla. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah penerapan sistem pemberdayaan desa cegah karhutla di Riau. Bisakah upaya ini menjamin masalah karhutla di Riau tidak terjadi lagi. ( baca : Mengapa Riau Jadi Contoh Daerah Bencana Asap, Ini Alasannya)
Sebelumnya, Pemerintah Kota Dumai juga mengakui bahwa teterlibatan perusahaan di kota itu belum maksimal dalam melakukan pencegahan dan pemadaman api saat bencana kebakaran hutan dan lain melanda.
Penjabat Sementara (Pj) Walikota Dumai Arlizman Agus mengatakan meski keikutsertaan perusahaan di wilayahnya sudah ada dalam masalah karhutla itu, namun tetap saja peralatan itu tidak cuku dan kurang memadai dalam mengantisipasi Karhutla.
“Keikutsertaan perusahaan memang sudah ada. Misalnya bantuan dalam bentuk pompa air. Tapi tetap saja perlu dimaksimalkan lagi,” katanya. (Melba)