Diminta Royalti, TMP Enggan Masuk Bandara SSKII

PD Pembangunan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Pekanbaru yang mengelola transportasi massal ini enggan memberikan royalti kepada Angkasa Pura II, sebagai syarat masuk ke Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama (Dirut) PD Pembangunan, Heri Susanto kepada bertuahpos.com. Dirinya menyebutkan belum beroperasinya Bus TMP ke Bandara SSK II disebabkan ketidak sepahaman terhadap kebijakan royalti oleh Angkasa Pura II.

“Info yang saya dapat, memang pihak pengelola bandara (Angkasa Pura II) meminta royalti, mana bisa. Bus TMP kan pelayanan publik, kita saja sedang disubsidi. Masak kita harus subsidi BUMN kan lucu,” Sebut Heri.

Karena baginya PD Pembangunan selaku pengelola TMP hanya menunaikan amanat Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),untuk menyediakan angkutan umum. “Mungkin mereka (Angkasa Pura II) ada aturan seperti itu, untuk angkutan yang masuk wajib membayar royaliti. Tapi kita ini ibaratnya melayani publik, menunaikan amanat Undang undang nomor 22 tahun 2009. Di mana di dalamnya pemerintah mesti menyediakan angkutan massal, itu kewajiban pemerintah,” paparnya Rabu (27/08/2014).

Seperti yang diketahui wacana Bus TMP melayani trayek ke Bandara SSK II direncanakan sejak lama. Dan nantinya rute tersebut bakal dilayani bus di koridor 1 dan 7. hal tersebut sesuai juga dengan permintaan otoritas bandara SSK II dalam mendukung sebagai bandara kelas internasional.

Untuk itu Heri berharap kepada otoritas jasa Bandara SSK II memberikan solusi agar Bus TMP bisa melayani penumpang dari dan ke Bandara tanpa royalti.

 

“Harapan kita khususnya kepada Angkasa Pura II, Bus TMP ini merupakan pelayanan publik, bukan profit oriented ya kan. Setidaknya kasih kita ruang, jangan ada harapan royaliti di situ, karena kita tidak mengejar royaliti,” harapnya.

Sambung Heri selama ini pihaknya menghitung biaya operasional dan uang penjualan tiket dihitung lalu kekurangan itulah yang disubsidi
pemerintah Kota Pekanbaru.

 

“Kita hitung uang masuk dan keluar, uang yang kurang itu yang kita minta ke pemerintah daerah. Tidak ada keuntungan kita di situ. Kita berharap otoritas bandara SSK II bisa cari jalan keluarnya agar masyarakat tidak merasa dirugikan, dan PD Pembangunan dirugikan secara aturan,” tuturnya. (riki)