BERTUAHPOS.COM, TEMBILAHAN – Karena banyaknya pejabat yang tersangkut kasus hukum akibat salah penggunaan dan penyelewengan anggaran APBD, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Bupati Inhil HM Wardan membuka kegiatan sosialisasi tim tersebut, Selasa (2/2/16) di aula Lantai 5 Kantor Bupati Inhil. Dihadiri Sekda H Said Syarifuddin, Staf Ahli, SKPD dan Kabag di lingkungan Pemkab Inhil.
“Mudah-mudahan kehadiran tim ini dapat memberikan satu wadah bagi pimpinan sebagai tempat koordinasi dan sharing pengetahuan antara Pemkab Inhil dengan Kejaksanan dan bisa ditindak lanjuti SKPD yang ada,” ungkap Bupati.
Dengan kehadiran tim ini dapat menjadikan perencanaan pembangunan lebih baik dan terhindar dari penyimpangan, serta dapat diselesaikan tepat waktu.
“Sehingga kegiatan pembangunan pada tahun 2016 ini lebih baik dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Maka, diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kejaksaan,” ujarnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan Lulus Mustofa menyebutkan, kehadiran tim ini dapat menjawab keraguan para pejabat dalam dalam pengerjaan kegiatan pembangunan, karena selama ini khawatir menjadi masalah hukum.
“Untuk meningkatkan kinerja tidak usah merasa segan dan ragu untuk berkoordinasi berkaitan dengan kinerja dan kalau bisa lancar akan serapan akan bagus dan tidak lagi melawan hukum,” sebutnya.
Dipersilahkan, jika tidak tahu atau ragu mengenai sesuatu hal yang berkenaan dengan aturan hukum terhadap suatu pekerjaan pembangunan, bertanya kepada pihak kejaksaan.
“Kami siap menerima siapa saja dari Pemda yang ingin berkonsultasi mengenai hal ini,” imbuhnya. (advertorial)
Â
