BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menghadiri rapat koordinasi (Rakor) mitigasi bencana hidrometeorologi musim kemarau tahun 2023 secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, berlangsung di Kediaman Wagubri, Senin (20/3/23).
Wagubri mengatakan, Pemprov Riau akan sesegera mungkin menindaklanjuti berbagai arahan yang disampaikan pemerintah pusat dalam rangka memitigasi bencana yang berpotensi akan terjadi di musim kemarau. Salah satunya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
“Ada banyak arahan yang disampaikan dalam pertemuan ini, dan dalam waktu dekat akan segera kami tindaklanjuti,” tuturnya.
Wagubri mengungkapkan, upaya pemerintah dalam rangka menangulangi bencana di musim kemarau, terutama Karhutla sudah dilakukan semaksimal mungkin. Salah satunya, penetapan status siaga darurat Karhutla tingkat yang dilakukan lebih cepat.
“Dengan ini diharapkan langkah-langkah penanganan bisa dimaksimalkan sehingga dapat mengangkat potensi asap,” tututnya.
Dalam kesempatan itu, Menko Marves menyampaikan bahwa yang ditimbulkan dengan adanya musim kemarau antara lain terjadinya karhutla dan kekeringan, yang berdampak pada ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih.
“Adanya karhutla dan bencana lainnya akibat musim kemarau, memberikan dampak kerugian ekonomi, lingkungan, serta sosial yang cukup signifikan,” katanya.
Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, kejadian karhutla turut memberikan kontribusi emisi yang cukup signifikan, dan proses penanggulangan nya memiliki tingkat kesulitan tinggi serta memerlukan biaya yang besar.
Untuk itu, ia menginginkan agar adanya rakor upaya mitigasi bencana hidrometeorologi musim kemarau dapat meningkatkan kewaspadaan terjadinya bencana di Indonesia.
“Berdasarkan pantauan BMKG, daerah yang memiliki potensi Karhutla yang relatif tinggi tersebar di Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, serta sebagian besar Pulau Jawa dan Nusa Tenggara,” katanya.
Menko Marves menyampaikan, pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam mitigasi dampak musim kemarau melalui aksi nyata yang telah dikoordinasikan dengan pihak terkait di wilayah masing-masing.
Luhut Binsar Panjaitan menambahkan, sementara ini pemerintah pusat telah mengambil langkah konkrit dengan upaya pelaksanaan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Sehingga ia menginginkan adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam memitigasi terjadinya bencana di beberapa wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi musim kemarau di di Indonesia. “Jangan kita menunggu sampai terjadi kejadian kebakaran seperti tahun 2015,” tegasnya.***(ADV)
