BERTUAHPOS.COM — KPK menduga praktik pengondisian temuan audit dalam kasus Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro, memiliki pola serupa dengan kasus korupsi terkait audit BPK di Kabupaten Muara Enim.
Penyidik kini menelusuri siapa pihak yang berwenang atas pengondisian tersebut, di daerah maupun di pusat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan dugaan itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurut dia, penyidik menduga pihak BPK RI yang terlibat sama dengan perkara Muara Enim.
Budi juga menyinggung soal dropping atau penghilangan sejumlah temuan audit. Penyidik menduga pola serupa terjadi dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“Jadi, soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?” kata Budi.
Dalam perkara Muara Enim, penyidikan tidak berhenti pada BPK Perwakilan Sumatra Selatan. “Penyidik dalam melakukan penelusurannya tidak berhenti kepada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatra Selatan, tapi kemudian cross ke BPK tingkat pusat,” imbuhnya.
Pendalaman ke BPK pusat dinilai perlu untuk mengidentifikasi pembagian kewenangan dalam audit keuangan pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengondisikan atau menghilangkan temuan audit.
KPK juga menduga adanya aliran uang ke pihak BPK RI dalam kasus dugaan suap pengaturan hasil audit ini. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik menemukan komunikasi antara Anom dan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah.
Penyidik telah memeriksa mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah serta Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi HR. Pemeriksaan terhadap Ahmad Luthfi dilakukan pada Rabu (11/11/2026) untuk mendalami dugaan pengaturan audit BPK di Pemalang.
Hingga kini KPK masih mendalami bentuk pengondisian temuan audit dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Pemalang. Seluruh keterangan tersebut masih berupa dugaan, dan pihak yang disebut belum dinyatakan bersalah.
“Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak,” ujar Budi.*








