BERTUAHPOS.COM — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan sejumlah aspirasi dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa, 15 September 2026.
Forum itu menjadi ruang bagi Pemprov Riau untuk melaporkan kemajuan dan kendala Satgas Penertiban Kawasan dan Penguasa Tanah Negara (TP2 TNTN).
SF mengatakan Pemprov Riau bersama Forkopimda ditunjuk sebagai Satgas TP2 TNTN. Ia menyebut pihaknya telah melaporkan lahan seluas lebih kurang 2.500 hektare.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda ditunjuk sebagai Satgas TP2 TNTN. Sudah kami laporkan lebih kurang 2.500 hektare,” kata SF Hariyanto.
Meski demikian, masih ada persoalan yang belum bisa diselesaikan. Salah satunya terkait 1.075 bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat.
“Permasalahan yang tidak bisa kami selesaikan sekarang, adalah adanya surat tanah sertifikat 1.075 sertifikat yang sudah ada. Untuk itu, kami meminta Arahan terhadap masalah ini,” ujarnya.
SF juga menyoroti persoalan aset di sepanjang Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 180 KM. Menurutnya, lahan di sisi kiri dan kanan jalan selebar 100 meter merupakan aset BUMN atau aset negara.
“Kemudian, juga Jalan Pekanbaru-Dumai sepanjang 180 KM, ini berputar kiri kanan selebar 100 meter merupakan aset BUMN, aset negara. Sementara masyarakat yang tinggal di sana sudah sejak lama dan sudah punya sertifikat,” jelasnya.
Ia memaparkan, permasalahan muncul saat pemindahan pengelolaan dari Chevron ke Pertamina Hulu Rokan (PHR). Pada saat itu, kawasan tersebut dimasukkan ke dalam aset negara. Masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi.
“Permasalahannya adalah pada saat perpindahan Chevron ke PHR, kawasan ini dimasukkan ke dalam aset negara, dan masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi,” kata SF Hariyanto.
Plt Gubernur mengaku telah mempelajari masalah ini. Ia juga sempat menghadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
“Ini sudah kami pelajari dan sempat menghadap ke Bapak Presiden ke 7, namun belum ada tindak lanjutnya. Kami mohon pertimbangan dari bapak Ketua untuk dapat menyelesaikannya,” pintanya kepada pimpinan Komisi II DPR RI.
SF menegaskan RDP ini menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi Pemprov Riau. Aspirasi itu mencakup berbagai permasalahan dan kebutuhan pembangunan di daerah.
“Melalui forum ini, kami terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar berbagai permasalahan di Provinsi Riau dapat diselesaikan secara optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
