BERTUAHPOS — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI), Laksamana TNI (Purn) Sumardjono, menegaskan pentingnya membekali nelayan di Riau dengan pemahaman hukum dan aturan maritim.
Hal ini dinilai penting mengingat wilayah laut Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga dan sejak lama telah menjadi sektor rawan konflik.
“Jaga hubungan baik dengan negara tetangga, tapi bekali nelayan kita dengan aturan yang jelas. Ini penting untuk menghindari masalah di kemudian hari,” ujar Sumardjono saat berada di Pekanbaru akhir pekan lalu.
Sumardjono prihatin terhadap fenomena nelayan yang menyimpang oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan mereka dalam modus peredaran obat-obatan dan barang terlarang. Menurutnya, ini menjadi ancaman serius terhadap keamanan laut. Terlebih, menjadi ancaman bagi depan profesi nelayan itu sendiri.
“Kita tidak bisa menutup mata. Ada nelayan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ilegal. Ini harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” katanya.
Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa HNSI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan para nelayan. Dalam hal ini, HNSI tidak hanya menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada nelayan, tetapi juga menyalurkan aspirasi dan kebutuhan nelayan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
“HNSI harus menjadi ujung tombak dalam upaya menyejahterakan nelayan. Kita ini wadah yang memperjuangkan mereka, bukan hanya seremonial,” tegasnya.
Ia berharap, dengan peran aktif HNSI dan dukungan penuh dari pemerintah, nelayan di Riau tidak hanya menjadi penjaga kedaulatan laut, tetapi juga bagian dari kekuatan ekonomi bangsa yang berdaya dan mandiri.
