BERTUAHPOS — Pemprov Riau dikritik oleh tokoh masyarakat dan akademisi karena dianggap tidak melibatkan peran kampus dalam perencanaan pembangunan daerah. Padahal banyak kampus di Riau memiliki sumber daya mumpuni dan telah menghasilkan berbagai penelitian yang relevan untuk pembangunan daerah.
Kritik ini, salah satunya datang dari Tokoh Masyarakat Riau, Wan Abu bakar. Menurutnya, Pemprov Riau masih belum optimal melibatkan para akademisi dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
“Botak kepala itu para rektor dan profesor, mereka sudah banyak melakukan penelitian. Tapi tak pernah dipakai, Pak Gubernur,” ujar Wan Abu Bakar dalam sebuah forum terbuka.
Ia menyebut beberapa akademisi, termasuk mantan rektor, telah melakukan riset mendalam tentang berbagai persoalan daerah seperti kemiskinan, keberlanjutan lingkungan, hingga potensi ekonomi. Namun sayangnya, semua itu hanya sebatas penelitian. Dengan kata lain tidak pernah digunakan untuk menunjang program pembangunan daerah.
“Riau ini punya banyak kampus bagus, tapi seolah jadi penonton. Pemerintah mestinya menggandeng mereka sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap,” ujar Wan Abu Bakar.
Hal senada juga disampaikan oleh akademisi Universitas Islam Riau (UIR), Mardianto Manan. Ia menyayangkan minimnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Riau. Padahal, kata Mardianto, kolaborasi tersebut sangat penting untuk menghadirkan kebijakan yang berbasis data dan kajian ilmiah.
“Selama ini, kampus hampir tidak pernah dilibatkan secara serius. Padahal kami punya banyak hasil penelitian yang bisa dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Mardianto menambahkan, perguruan tinggi tidak hanya memiliki sumber daya manusia berkompeten, tetapi juga fasilitas dan metode ilmiah yang bisa menunjang perumusan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi daerah.
Kritik ini mencuat seiring upaya Riau mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, ekonomi kreatif, hingga pengelolaan sumber daya alam. Menurut para tokoh dan akademisi, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog yang lebih luas dan inklusif dengan dunia kampus.
Dengan keterlibatan aktif akademisi, perencanaan pembangunan diharapkan menjadi lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa depan.
Para pengamat menilai, sudah saatnya Pemprov Riau menyusun kebijakan yang melibatkan perguruan tinggi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah. Tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, evaluasi, hingga pengawasan program pembangunan.***
Simak informasi lainnya tentang isu Riau
