BERTUAHPOS — Pemprov Riau mengakui bahwa realisasi APBD 2025 masih rendah. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Riau, M Taufiq OH, mengungkapkan alasan rendahnya serapan anggaran di lingkungan Pemprov Riau, salah satunya disebabkan oleh proses audit terhadap belanja tunda bayar yang belum sepenuhnya rampung.
“Kenapa serapan rendah, karena memang untuk tunda bayar itu kita audit dulu. Audit BPK sudah selesai. Nanti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan laporan keuangan (LK)-nya akan diparipurnakan pada 27 Mei mendatang,” kata Taufiq, Jumat, 16 Mei 2025.
Ia menjelaskan, setelah LHP BPK rampung, dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk audit internal sebelum proses pembayaran dapat dilakukan. Namun, pembayaran tunda bayar juga harus melalui mekanisme pembahasan dan review kembali sebelum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).
“Mana yang sudah selesai dari BPK itu sudah bisa kita audit secara internal. Namun pelaksanaan pembayarannya tetap harus melalui pembahasan dan review lagi, baru bisa dimasukkan ke APBDP,” ujar Taufiq.
Berdasarkan informasi yang diterima, beberapa dinas yang ditunda bayarnya telah diaudit antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Pendidikan. Meski demikian, Taufiq menegaskan hasil final audit akan terlihat dalam laporan akhir nanti.
Ia juga menambahkan, setelah proses audit BPK, akan dilanjutkan dengan audit lanjutan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan kelayakan dan akuntabilitas pembayaran.
Dengan proses ini, Pemprov Riau menargetkan agar seluruh belanja tunda bayar yang telah melalui audit dapat segera ditindaklanjuti dan dianggarkan ulang, guna mendorong peningkatan realisasi anggaran tahun 2025.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis 10 provinsi dengan kinerja realisasi APBD 2025. Riau masuk dalam daftar 10 provinsi dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah. Realisasi pendapatan Riau hanya 12,34 persen. Sedangkan, realisasi belanja Riau hanya 10,87 persen.
Gubernur Riau Abdul Wahid menanggapi dengan menyebut bahwa rendahnya realisasi APBD Riau bukan berarti pembangunan di Riau mandek atau tidak berjalan. “Kalau anggaran rendah, itu bukan karena tidak ada pembangunan,” ujar Wahid, usai menghadiri acara Halal bi Halal dan Silaturahmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Jumat, 16 Mei 2025.
Ia menegaskan bahwa kegiatan pembangunan di berbagai sektor tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, banyaknya pembayaran yang tertunda menjadi penyebab utama mengapa serapan anggaran terlihat rendah. Hal ini disebabkan proses audit yang masih berjalan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).***
