BERTUAHPOS.COM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Aksi ini merupakan bentuk protes dan keprihatinan terhadap berbagai persoalan nasional yang dianggap sebagai tanda “kegelapan” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Koordinator lapangan, Asrianto, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk mengawal kondisi bangsa yang dinilai semakin mengkhawatirkan. “Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi gelap. Kami turun dengan sekitar 90 massa aksi dan akan terus mengawal tuntutan ini hingga mendapat respons dari pihak terkait,” ujar Asrianto.
Aksi ini menyoroti sejumlah permasalahan, seperti krisis keadilan, ketidaktransparanan kebijakan publik, dan menurunnya kesejahteraan rakyat. Meski sempat terjadi gesekan antara massa aksi dan aparat keamanan, Jenderal Lapangan Hadi Surya Pratama memastikan bahwa aksi berjalan lancar tanpa insiden yang membahayakan.
“Alhamdulillah, meski ada sedikit gesekan, aksi kami tetap berlangsung damai. Tidak ada korban dari kedua belah pihak, dan seluruh peserta aksi pulang dengan selamat,” kata Hadi.
Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora, menegaskan bahwa aksi ini adalah panggilan moral untuk mengingatkan para wakil rakyat agar tetap berpegang pada amanah konstitusi dan mengutamakan kepentingan rakyat.
“Negara seharusnya hadir di tengah rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini justru bertentangan dengan prinsip tersebut,” tegasnya.
Salah satu kebijakan yang dikritik adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, yang dinilai bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, HMI juga menyoroti lambatnya realisasi program Makan Bergizi Gratis, yang dinilai belum tepat sasaran dan baru menjangkau sekitar 2% siswa setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam aspek penegakan hukum, Givo menyoroti keberpihakan hukum yang dinilai tajam ke bawah, lambannya proses hukum, kriminalisasi aktivis, serta lemahnya komitmen dalam pemberantasan korupsi.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ini menjadi catatan kritis dalam 100 hari kepemimpinan mereka,” lanjutnya.
Aksi ini diterima oleh anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Dharma Taufik, S.Kep, yang berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pimpinan DPRD dan meneruskannya ke DPR RI.
“Saya akan sampaikan ini kepada pimpinan karena saat ini mereka berhalangan hadir. Kami akan berupaya memperjuangkan aspirasi teman-teman HMI hingga ke tingkat pusat,” ujar Andi Dharma Taufik.
Tuntutan HMI Cabang Pekanbaru
Dalam aksinya, HMI membawa lima tuntutan utama, yaitu:
- Revisi Inpres No. 1 Tahun 2025, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, agar tetap menjamin akses layanan publik yang berkualitas.
- Percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis dengan sasaran yang lebih tepat dan merata.
- Mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai komitmen dalam pemberantasan korupsi.
- Revitalisasi dan independensi lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman.
- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Nusantara, agar tidak menjadi sumber korupsi baru di Indonesia.
HMI Cabang Pekanbaru menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, tetapi juga seruan bagi seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis terhadap kondisi bangsa. Mereka berharap DPRD Riau dapat segera menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.***
