BERTUAHPOS — Pengadaan kasur mewah senilai Rp149.067.450 untuk Gubernur Riau menimbulkan perdebatan hangat di tengah masyarakat. Nilai fantastis itu dipandang tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang kini sedang defisit. Banyak warga mempertanyakan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran.
Dalam dokumen LPSE, kasur tersebut tercatat dibeli pada 13 Agustus 2025. Belanja ini melengkapi fasilitas serupa yang juga dilakukan pada 2024 berupa kasur lengkap dengan divan dan perlengkapannya. Fakta ini membuat publik semakin kritis mempertanyakan urgensi pengadaan.
Tim Bertuahpos turun ke lapangan dengan menanyakan pendapat sejumlah emak-emak di Pekanbaru, Kamis 21 Agustus 2025. Respon yang muncul beragam, namun sebagian besar menyoroti masalah efisiensi anggaran.
Siti, pedagang sayur di Pasar Tangor, mengaku kaget saat mengetahui nilainya. “Harga bawang merah sekarang saja Rp55 ribu per kilo, belum harga yang lain naik, semua kebutuhan mahal. Tiba-tiba dengar kasur Rp149 juta, rasanya sangat jauh dari kehidupan rakyat kecil,” ucapnya kecewa.
Yuni, ibu rumah tangga di Tenayan Raya, menyebut defisit anggaran seharusnya jadi alasan untuk berhemat. “Kalau APBD defisit, mestinya pemerintah lebih selektif. Fasilitas boleh, tapi jangan yang mewah berlebihan. Cukup yang layak, tidak harus harga ratusan juta,” katanya.
Rina, driver ojek online, menyoroti prioritas pembangunan. “Banyak jalan rusak di Pekanbaru dan kabupaten lain yang katanya terkendala anggaran. Tapi kok kasur mewah bisa dibeli? Jadi masyarakat bingung mana yang sebenarnya penting,” ujarnya.
Dewi, guru PAUD di Bukit Raya, menegaskan bahwa kepercayaan publik bisa luntur jika pengadaan tidak disertai penjelasan. “Orang sudah tahu APBD defisit, jadi ketika ada belanja besar seperti ini, publik merasa pemerintah tidak peka. Padahal bisa saja ada alasan, tapi harus disampaikan jelas,” kata Dewi.
Selain soal transparansi, para emak-emak juga menyoroti keadilan anggaran. Mereka membandingkan kebutuhan dasar warga yang sering tidak terpenuhi dengan fasilitas pejabat yang justru terus ditingkatkan. Hal ini menimbulkan kesan ketimpangan.
Defisit anggaran Riau 2025 membuat kondisi banyak program pembangunan dan bantuan sosial harus ditunda. Dalam situasi seperti itu, belanja non-urgensi seharusnya bisa ditekan.
Secara umum, suara emak-emak yang ditemui Bertuahpos menekankan perlunya efisiensi dan keberpihakan pada rakyat. Mereka berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran, agar tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang sedang berjuang dengan biaya hidup tinggi.***
