BERTUAHPOS — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Riau mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, yang menemukan adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan daerah, atas defisit APBD Riau sebesar Rp1,7 triliun yang sempat menjadi sorotan publik.
Aksi tersebut dilakukan dengan mengirimkan sejumlah papan bunga, lalu dipajang di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, pada Jumat, 4 Juli 2025. Papan bunga itu bertulis; Usut Defisit Anggaran!.
Aksi ini digagas oleh aliansi organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau. Mereka mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, yang menemukan adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketua GMNI Riau, Teguh, menekankan bahwa defisit anggaran ini bukan sekadar catatan angka, tetapi mencerminkan luka mendalam bagi masyarakat. “Ini uang rakyat, hasil dari jerih payah masyarakat. Kita wajib tahu ke mana dana Rp1,7 triliun itu mengalir,” ujar Teguh.
Sementara itu, Ketua IMM Riau, Alvin, menyebut defisit ini berpotensi menjadi skandal anggaran jika tidak diusut tuntas. Ia menegaskan pentingnya DPRD bertindak cepat dan tidak tinggal diam. “Bentuk Pansus sekarang juga! Transparansi harus ditegakkan, dan siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab,” katanya.
Para mahasiswa menyoroti bahwa dana sebesar itu seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, defisit besar yang tercatat dalam LHP BPK justru menimbulkan dugaan adanya penyimpangan anggaran yang serius.
Cipayung Plus menilai bahwa pembentukan Pansus merupakan langkah konkret untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Mereka juga mengajak masyarakat ikut mengawal proses ini agar kasusnya tidak tenggelam begitu saja. “Jangan biarkan koruptor bersembunyi di balik kekuasaan. DPRD harus berpihak pada rakyat, bukan melindungi pelaku,” tegas Teguh.
Aksi mahasiswa ini tidak hanya menyuarakan aspirasi, tapi juga memperlihatkan bahwa publik tidak tinggal diam. Dengan hadirnya papan bunga sebagai simbol protes, massa ingin mengingatkan bahwa rakyat menanti tindakan nyata dari para wakilnya di parlemen.
Mereka menganggap hal ini sebagai bentuk peringatan bagi DPRD Riau, bahwa krisis kepercayaan publik bisa semakin memburuk jika persoalan ini tak segera direspons dengan serius.***
Simak berita lainnya tentang Riau
