PROFESOR Sofian Effendi menarik pernyataannya soal ijazah Jokowi. Sebelumnya, di sebuah kanal youtube dia menyebut bahwa “Jokowi tidak pernah lulus dari UGM karena nilainya tidak cukup.” Videonya viral. Namun pernyataan itu ditarik oleh mantan Rektor UGM itu.
Patut diduga, sang profesor mungkin mengalami intimidasi politik, menurut Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli.
“Sebagai seorang profesor, saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Sofian itu bukan asal bicara. Dia memiliki warisan panjang dalam dunia akademik dan penelitian. Tapi mengapa tiba-tiba pernyataan tersebut ditarik? Ini perlu dipertanyakan,” ujar Fadhli, dilansir dari Inilah.com.
Fadhli menilai penarikan pernyataan tersebut bisa menjadi indikasi adanya tekanan atau intimidasi terhadap kalangan akademisi, terutama ketika menyampaikan pendapat yang dinilai sensitif secara politik.
Pernyataan Sofian Effendi sebelumnya dianggap sangat mandiri dan alamiah. “Tapi jika ditarik kembali, saya kira ini bentuk tekanan yang membungkam independensi kampus dan intelektual,” katanya.
Sebagai profesor dan mantan rektor, Sofian pasti telah mempertimbangkan pernyataan tersebut secara matang. Oleh sebab itu, dia mendorong agar kebenaran pernyataan itu diusut, bukan ditutup-tutupi.
Jika memang Presiden Jokowi bukan lulusan sarjana penuh, hal itu seharusnya bukan masalah besar secara hukum maupun politik. “Undang-undang hanya mensyaratkan presiden adalah lulusan SMA. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi hanya lulusan diploma atau sarjana muda, seharusnya itu tidak menjadi persoalan,” jelasnya.
Namun, untuk meredam polemik dan spekulasi yang berkepanjangan, sebaiknya Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka. “Kalau tidak dibuka, ini akan terus menimbulkan ilusi dan ketidakpercayaan publik, bahkan bisa mengarah pada intimidasi terhadap pihak lain yang mencoba mengungkap kebenaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Fadhli juga mengkritik adanya dugaan hubungan kekuasaan antara Presiden Jokowi dan UGM, yang seharusnya menjadi institusi pendidikan tinggi yang independen. “UGM sebagai kampus seharusnya bebas dari intervensi kekuasaan. Tapi dalam kasus ini, terlihat ada relasi yang bisa memengaruhi independensi akademik,” ujarnya.
Fadhli juga membandingkan dengan kampus-kampus di luar negeri seperti di Inggris dan beberapa negara Timur Tengah, di mana dosen dan peneliti bebas menyuarakan pendapat berdasarkan riset dan pengalaman akademis.
“Independensi akademik seharusnya dijaga, meskipun memang dana operasional kampus kita masih banyak bergantung pada negara,” tutupnya.***
