BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan bahwa pihaknya meminta Presiden Jokowi memerintahkan Moeldoko agar berhenti mengkudeta Demokrat.
Melalui akun twitternya, @AndiArief_ID, Rabu 17 Maret 2021, Andi Arief mengatakan pihaknya tak memberikan memberi pekerjaan sulit kepada Presiden Jokowi. Menurut Andi Arief, pihaknya tak meminta Presiden Jokowi memecat ataupun meminta Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Namun, kata Andi Arief, Demokrat meminta Presiden Jokowi memerintahkan Moeldoko sebagai bawahannya agar berhenti mengkudeta Demokrat.
“Kami tidak memberi pekerjaan sulit buat Presiden Jokowi. Kami tidak menuntut Pak Moeldoko mundur dari KSP, kami hanya minta Pak Jokowi sebagai Presiden merintahkan bawahannga Moledoko untuk berhenti mengkudeta demokrat. Terlalu gampang permintaan ini,” tulis Andi Arief.
Sementara itu, Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan dirinya yakin Kemenkumham tak akan mengesahkan kepengurusan Demokrat versi KLB Sibolangit.
Menurut Herman, Kemenkumham tidak akan mengorbankan integritas dan kredibilitas mereka dengan mengesahkan kepengurusan Demokrat versi KLB tersebut. Dirinya juga yakin Kemenkumham akan menolaknya.
“Saya yakin Kemenkumham tidak akan mengorbankan integritas dan kredibilitasnya, dan akan menolaknya,” kata Herman.
Ditambahkan Herman, KLB Demokrat di Sibolangit yang kemudian memunculkan Moeldoko sebagai ketua umum cacat sefara hukum. Selain itu, KLB tersebut menurut dia juga cacat secara prosedural, sehingga sulit diproses.
“Jika diperiksa secara objektif sudah hampir pasti hasil KLB ilegal Deli Serdang sulit untuk diproses karena cacat hukum dan cacat prosedur,” tambahnya. (bpc4)
