BERTUAHPOS.COM — Pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi melalui program replikasi pelayanan publik dengan menyusun model inovasi yang fokus pada tiga sektor utama: penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Program ini diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi tematik yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), berbagai inovasi pelayanan publik telah lahir dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Inovasi-inovasi tersebut fokus pada tiga bidang utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan produk dalam negeri.
Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Abdul Hakim, menyatakan bahwa model inovasi pelayanan publik ini diharapkan mampu mendukung reformasi birokrasi dan menyasar tujuan pembangunan yang lebih luas.
Salah satu aspek penting dalam penyusunan model ini adalah mendapatkan masukan dari para pakar akademisi dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI).
“Model inovasi ini disusun berdasarkan diskusi antara tim penyusun dengan Kementerian PANRB, kementerian/lembaga terkait, serta para inovator, yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembelajaran,” kata Abdul Hakim.
Dalam penanganan stunting, Iing Mursalin, Manajer Tim Percepatan Penurunan Stunting Setwapres, menjelaskan bahwa upaya pemerintah saat ini mencakup penyebab langsung maupun tidak langsung dari masalah stunting.
Ia menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mempercepat penurunan angka stunting.
“Program penanganan stunting sedang dievaluasi untuk memastikan semua pihak memahami peran masing-masing dan dapat bekerja sama secara efektif,” ungkap Iing.
Amiin Rahman, akademisi Universitas Diponegoro sekaligus penulis model inovasi pelayanan publik di bidang penanganan stunting, menambahkan bahwa model penanganan stunting sangat penting mengingat kompleksitas masalah ini, yang tidak dapat diselesaikan hanya dari sisi kesehatan dan gizi.
Mia Meylinda dari Tim Pengawas P3DN Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa peningkatan kualitas produk lokal adalah salah satu kunci utama dalam memperkuat daya saing produk dalam negeri. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan promosi dan dukungan bagi produk-produk lokal untuk dapat bersaing di pasar nasional.
Sementara itu, Devi dari Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TIPN) menjelaskan bahwa komponen utama dalam model pengelolaan inflasi mencakup pengelolaan produksi, panen, dan distribusi pangan yang berujung pada stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok.
“Strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, menjadi kunci pengendalian inflasi,” ujarnya.
Evi Noor Arifah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara komprehensif, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran pengendalian harga dan melakukan pengawasan terhadap persediaan bahan pokok secara rutin,” tutupnya.
Program replikasi pelayanan publik ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.***
