BERTUAHPOS.COM — Program MBG atau Makan Bergizi Gratis memasuki babak baru pada 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru memilih mengutamakan kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta perbaikan tata kelola dibanding mengejar peningkatan jumlah penerima program.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, Kamis, 4 Juni 2026. Dia menegaskan bahwa pihaknya telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah fokus pelaksanaan program.
“Tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas,” ujar Nanik.
Dalam konferensi pers perdananya di Kantor BGN, Nanik menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan di berbagai sektor. Perbaikan tersebut mencakup tata kelola program, sistem pengawasan, hingga kualitas makanan bergizi yang diterima masyarakat.
Menurutnya, BGN tidak ingin hanya berorientasi pada pencapaian angka penerima manfaat yang besar. Lembaga tersebut juga ingin memastikan setiap paket makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi dan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
“Kami tidak hanya ingin mengejar angka. Yang paling penting adalah memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi yang berkualitas,” katanya.
Sebagai bagian dari strategi baru, BGN akan melakukan penajaman sasaran penerima MBG. Program ini akan lebih difokuskan kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok yang memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi.
Nanik mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi kembali sekolah-sekolah yang selama ini menjadi penerima manfaat program. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara lebih tepat sasaran.
“Misalnya nanti akan kita juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu kan kita tanya apakah masih perlu MBG? Nah, ini yang kita alihkan ke 3T,” ujarnya.
Ia menegaskan langkah tersebut bukan bertujuan mengurangi manfaat program MBG. Kebijakan itu justru diarahkan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain memperbaiki kualitas program, pimpinan baru BGN juga menjadikan efisiensi anggaran sebagai prioritas utama. Langkah ini diambil setelah anggaran program mengalami pengurangan.
“Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga meskipun sekarang sudah dipotong Rp2 triliun, tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik.
Menurutnya, efisiensi yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. BGN ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga memperkenalkan dirinya sebagai Kepala BGN yang baru. Ia menyebut latar belakangnya sebagai sarjana biologi menjadi modal penting dalam mengelola program gizi nasional. “Saya Nanik S Deyang, Sarjana Biologi. Tadinya Wakil Kepala BGN,” ujarnya.
Nanik didampingi dua wakil kepala BGN yang baru ditunjuk Presiden Prabowo, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono. Menurut Nanik, Agustina memiliki pengalaman panjang di bidang pengawasan dan audit. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
“Tugas dari Pak Presiden, beliau akan mengawasi super ketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN,” kata Nanik.
Sementara itu, Trenggono akan membantu memperkuat aspek manajemen dan operasional program MBG. Nanik juga menyebut proses pengunduran diri Trenggono dari dinas militer aktif saat ini masih berlangsung.
Pergantian kepemimpinan BGN terjadi setelah Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Dadan bersama dua mantan wakil kepala BGN telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola program MBG.
Perubahan arah kebijakan ini menandai upaya BGN membangun kembali kepercayaan publik terhadap program MBG. Fokus pada kualitas, pengawasan yang lebih ketat, serta distribusi yang lebih tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program gizi nasional di seluruh Indonesia.
