BERTUAHPOS – Industri ekstraktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang berlangsung setiap 25 November hingga 10 Desember.
Tahun ini, Komnas Perempuan mengusung tema “Kita Punya Andil: Kembalikan Ruang Aman untuk Semua Perempuan”. WALHI Riau menilai seruan tersebut relevan dengan kondisi sektor sumber daya alam, di mana perempuan kerap menjadi kelompok paling terdampak akibat ketimpangan penguasaan ruang hidup.
Data WALHI Riau mencatat 55,48% daratan Riau telah diberikan kepada perizinan industri ekstraktif seperti perkebunan sawit, akasia, hingga tambang. Kondisi ini meminggirkan masyarakat, terutama perempuan, dari akses terhadap tanah dan sumber kehidupan. Kerusakan lingkungan dan deforestasi turut memperberat beban perempuan yang harus menghadapi kekerasan ekologis, ekonomi, psikis, hingga kriminalisasi saat mereka menyuarakan penolakan.
Dewan Daerah WALHI Riau, Kunni Masrohanti, menyebut dampak tersebut nyata terlihat di Pulau Mendol (Pelalawan), Pulau Rupat, dan Rokan Hulu. Di Pulau Mendol, masyarakat menunggu kepastian redistribusi tanah pasca pencabutan HGU PT TUM. Di Pulau Rupat, keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit memperparah kerentanan pulau kecil tersebut, termasuk dugaan perampasan ruang hidup oleh PT Sumatera Riang Lestari. Sementara itu, di Rokan Hulu, izin perkebunan dan tambang kian mempersempit wilayah adat dan memukul kehidupan perempuan adat.
“Kerentanan perempuan semakin berlapis ketika lingkungan rusak dan ruang hidup dirampas. Perempuan adat, perempuan miskin, dan perempuan desa menjadi kelompok yang paling terdampak,” ujar Kunni.
Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Analisis WALHI Riau menunjukkan terdapat sembilan perusahaan tambang pemegang WIUP dengan total luas 4.646,14 hektare. Dua perusahaan, PT Bara Prima Pratama dan PT Bara Batu Ampar Prima, masih aktif menambang batu bara. Perempuan Desa Batu Ampar turut menjadi korban.
Henriyanti, warga Batu Ampar, menuturkan bahwa perusahaan masuk tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Akibat aktivitas tambang, Sungai Reteh—sumber air utama warga—menjadi tercemar. Ketika hujan deras, longsoran lubang tambang memperparah kerusakan sungai dan menghilangkan akses perempuan terhadap air bersih.
“Perempuan yang menanggung beban paling berat. Kami harus menyediakan air untuk keluarga, menjaga kesehatan anak, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ini bukan sekadar kerusakan lingkungan, tapi kekerasan terhadap tubuh perempuan,” tegas Henriyanti.
Staf WALHI Riau, Sri Depi Surya Azizah, menjelaskan bahwa kerentanan perempuan tidak terlepas dari praktik kapitalisme dan patriarki yang saling menguatkan. Kapitalisme menempatkan alam sebagai komoditas, sedangkan patriarki menyingkirkan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan. Akibatnya, perempuan kehilangan kendali atas tanah, air, dan wilayah hidupnya.
“Perempuan dan lingkungan tidak bisa dipisahkan. Ketika lingkungan dirusak, tubuh perempuan ikut dirusak. Ketika ruang hidup mereka menyempit, ruang aman perempuan hilang,” ucap Depi.
WALHI Riau juga mendesak pemerintah menghentikan kekerasan, intimidasi, serta kriminalisasi terhadap pembela lingkungan, termasuk perempuan. Salah satu kasus yang disorot adalah kriminalisasi terhadap Dera, aktivis WALHI Jawa Tengah. WALHI mengajak publik memperkuat solidaritas dan mendorong keadilan gender serta keadilan ekologis secara bersamaan.
Menurut WALHI, seruan “Tidak Ada Keadilan Ekologis Tanpa Keadilan Gender” harus menjadi pijakan dalam memperjuangkan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan seluruh masyarakat.***
