BERTUAHPOS – Pemerintah Provinsi Riau membedah persoalan konflik agraria Riau yang selama ini menjadi penghambat utama optimalisasi potensi ekonomi daerah.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara tata ruang, kawasan hutan, dan perizinan perkebunan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan iklim investasi.
Menurutnya, masalah sistemik ini bermula dari administrasi daerah yang seringkali berbenturan dengan ketentuan kehutanan nasional, sehingga memicu tumpang tindih lahan berkepanjangan.
Sejarah penguasaan lahan menjadi faktor krusial berikutnya yang memicu instabilitas ekonomi di tingkat tapak. Banyak perkebunan sawit rakyat telah beroperasi sejak era 1980-an, namun penetapan kawasan hutan yang muncul belakangan justru mengabaikan hak-hak yang sudah ada.
“Kondisi ini lah yang melahirkan jurang pemisah antara pengakuan masyarakat secara adat/fisik dengan legalitas formal yang diatur oleh negara,” ungkapnya di Pekanbaru, 16 April 2026.
Menurut Plt Gubernur Riau, sektor perizinan dan pengawasan pada masa lalu yang belum terintegrasi turut memperkeruh suasana di lapangan dalam kasus konflik agraria Riau.
Lemahnya sistem pengawasan menyebabkan banyak perusahaan perkebunan tetap beroperasi meskipun belum menuntaskan legalitas Hak Guna Usaha (HGU) secara penuh.
Ketidakteraturan ini tidak hanya memicu benturan antara korporasi dan warga, tetapi juga mengaburkan kontribusi riil sektor perkebunan terhadap pendapatan daerah.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyoroti tingginya nilai ekonomi kelapa sawit yang berbanding terbalik dengan akses masyarakat terhadap lahan legal.
“Akses masyarakat terhadap lahan legal masih sangat terbatas sehingga mereka terdorong memanfaatkan lahan yang secara hukum bermasalah demi memenuhi kebutuhan ekonomi.”
Melalui pendekatan struktural ini, Pemerintah Provinsi Riau berharap adanya rekonsiliasi kebijakan pusat dan daerah untuk mengakhiri konflik agraria Riau.
Kepastian hukum atas tanah menjadi syarat mutlak agar komoditas unggulan daerah dapat memberikan dampak ekonomi yang inklusif.
“Tanpa pembenahan tata kelola yang radikal, tekanan ekonomi akan terus mendorong masyarakat masuk ke dalam pusaran sengketa lahan yang tak kunjung usai,” ujarnya.[]
