BERTUAHPOS.COM — Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemprov Riau dalam menyelesaikan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara terencana, berkeadilan, dan tetap melindungi hak-hak warga. Pernyataan itu disampaikan saat menerima perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) di Kantor Gubernur Riau, Senin, 13 April 2026.
SF Hariyanto menyatakan pemerintah menerima seluruh usulan yang disampaikan AMMP dalam forum dialog tersebut. Ia juga menjelaskan Pemprov Riau telah mengambil langkah awal dengan mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat.
“Mengenai relokasi TNTN, untuk usulan-usulan yang mereka sampaikan di forum dialog tadi, kami terima dan akan diskusikan,” ujar SF Hariyanto.
Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, relokasi yang sudah terealisasi baru mencakup 633 hektare atau 227 KK.
Artinya, masih dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan untuk menuntaskan proses relokasi warga TNTN. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, dan Pemprov Riau menyatakan siap mengawal proses tersebut hingga selesai.
“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati ke pusat,” jelasnya.
SF Hariyanto juga mengapresiasi warga yang telah menyerahkan sertifikat sebagai bentuk itikad baik dalam mendukung proses relokasi. Ia memastikan masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.
“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.
Dukungan atas langkah dialogis ini juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, yang menilai komunikasi yang terbangun sudah membuka jalan menuju kesepahaman. Ia menyebut kedua pihak sudah menemukan titik temu.
“Masyarakat menuntut kepastian tentang relokasi. Pada prinsipnya dari pihak pemerintah sudah ada kesiapan, dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu, semua sudah meredakan diri,” ujarnya.
Perwakilan masyarakat TNTN, Wendri, turut menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah dalam proses dialog ini. Ia berharap penyelesaian konflik terus dikawal secara adil dan transparan, termasuk lewat komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Kami ingin bicara langsung dengan pusat, bisa melalui zoom. Ada surat kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik, dan hal ini bisa mendorong penyelesaian yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.
Dengan pendekatan kolaboratif yang terus dibangun, Pemprov Riau optimistis penyelesaian konflik di kawasan TNTN dapat berjalan bertahap dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat. (Galeri)
