BERTUAHPOS.COM — Plt Gubernur Riau SF Hariyanto meminta seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau wajib siaga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan Karhutla di Aula Tribrata Polda Riau, Senin, 27 April 2026.
Rapat ini diikuti TNI-Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Tujuannya untuk memastikan langkah penanganan karhutla berjalan terkoordinasi dan terpadu di seluruh wilayah Riau.
SF Hariyanto menyebut, berdasarkan data BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan lebih kering dari normal, datang lebih awal, dan berlangsung lebih panjang akibat potensi El Niño. Kondisi ini harus diantisipasi secara serius karena berpotensi meningkatkan risiko karhutla di berbagai wilayah.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026. Penetapan ini berlaku di tingkat provinsi dan mendorong seluruh daerah untuk mengikuti langkah serupa.
“Dari 12 kabupaten/kota, 10 daerah sudah menetapkan status siaga, namun masih ada 2 daerah yang belum, yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi. Saya minta ini segera ditindaklanjuti,” kata SF Hariyanto.
Ia menekankan, dalam kondisi seperti ini tidak boleh ada perbedaan kesiapsiagaan antardaerah. Semua wilayah harus berada dalam satu level kesiapan agar penanganan di lapangan berjalan optimal tanpa hambatan koordinasi.
Pemprov Riau juga telah menyiapkan dukungan sumber daya secara konkret untuk mendukung penanganan karhutla. Kesiapsiagaan ini diperkuat melalui apel siaga yang sudah digelar sebanyak tiga kali di berbagai lokasi strategis.
“Apel siaga telah dilaksanakan pada 5 Maret 2026 di Lanud Roesmin Nurjadin bersama Menko Polhukam, kemudian 25 April 2026 di Rumbai, dan 26 April 2026 di Dumai bersama Menteri Lingkungan Hidup. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kesiapan lintas sektor,” terangnya.
SF Hariyanto menambahkan, pada 25 April 2026 juga telah berlangsung rapat koordinasi pengendalian karhutla Provinsi Riau yang dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup di Pekanbaru. Rangkaian rakor ini membuktikan penanganan karhutla menjadi prioritas lintas level pemerintahan.
Melalui berbagai rapat koordinasi ini, Pemprov Riau ingin memastikan tidak ada lagi perbedaan persepsi, keterlambatan respons, maupun keraguan dalam bertindak. Semua pihak harus bergerak dalam satu komando dengan koordinasi kuat dan tindakan cepat.
“Semua pihak harus bergerak dalam satu komando, dengan koordinasi yang kuat dan tindakan yang cepat, agar upaya pengendalian karhutla dapat berjalan efektif,” tegasnya.(Adv)
