BERTUAHPOS — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan, memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025 di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (29/4/2025).
Apel dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penghormatan pasukan, dilanjutkan pemeriksaan kesiapan pasukan oleh Menkopolhukam bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto.
Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh 20 provinsi se-Indonesia. Sejumlah kepala daerah hadir langsung di lokasi, di antaranya Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Gubernur Jambi, dan Gubernur Sumatera Selatan.
Dalam amanatnya, Budi Gunawan menyampaikan apresiasi Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh peserta apel atas capaian positif dalam penanganan Karhutla selama ini.
Presiden mengingatkan agar prestasi tersebut dipertahankan, mengingat Karhutla bisa berdampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga berpotensi memicu konflik geopolitik di kawasan regional.
“Presiden menegaskan, Karhutla harus dicegah. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga tentang menjaga nama baik negara di mata internasional,” kata Budi Gunawan.
Ia menambahkan, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla di bawah koordinasi Kemenkopolkam bersama kementerian dan lembaga terkait, untuk memastikan respon cepat, terkoordinasi, dan efektif dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dari April hingga September. Saat ini tercatat 144 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, dengan Riau mencatatkan 80 hektare luas lahan terbakar.
“Provinsi Aceh, Riau, Kepri, Jambi, Kalbar, dan Kalteng mendapat peringatan dini. Pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat harus meningkatkan langkah mitigasi. Pencegahan jauh lebih murah daripada pemadaman,” ujar Budi.
Ia juga meminta daerah rawan Karhutla untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung seperti embung dan kanal air, serta memastikan kesiapan sumber air. Termasuk persiapan lainnya untuk dilakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dijadwalkan mulai awal Mei ini.
Budi menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan BNPB. Ia juga mengingatkan perusahaan pemegang konsesi di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk menjalankan tanggung jawab mereka, seraya mengingatkan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelanggaran hukum.
Kepada masyarakat, khususnya kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), Menkopolhukam mengucapkan terima kasih atas peran aktif mereka dalam upaya pencegahan dan pemadaman Karhutla.
“Meski hotspot tahun ini berhasil ditekan hingga 80 persen dibanding tahun lalu, komitmen Indonesia di forum internasional tetap harus dijaga. Kita harus jadi contoh negara yang mampu mengatasi bencana lintas batas,” tegasnya.
Budi menutup amanat dengan menyerukan semangat kolaborasi nasional. Ia menegaskan, dengan sumber daya manusia terlatih, peralatan memadai, dan semangat tinggi, Indonesia mampu menjadi teladan dunia dalam penanganan Karhutla dan pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan.***
