BERTUAHPOS — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Riau menyampaikan bantahan atas kritik yang diarahkan kepada Raja Juli Antoni, atas tuduhan deforestasi hutan di Sumatera, hingga dia didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan (Menhut).
Sekretaris DPW PSI Riau, Juandy Hutauruk, menilai desakan mundur terhadap Raja Juli, tidak berdasar dan sarat kepentingan politik.
Raja Juli kembali menjadi sorotan setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI terkait isu deforestasi dan banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPR meminta Raja Juli mundur dari jabatannya sebagai Menhut.
PSI Riau menegaskan bahwa selama menjabat, Raja Juli tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan atau izin pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan. Juandy menyebut Menhut secara konsisten menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat reboisasi dan pemulihan kawasan hutan yang rusak.
“Menhut RJA sudah menegaskan dalam RDP bahwa tidak ada satu pun IPPKH ataupun izin tambang yang ia keluarkan. Fokus beliau adalah penanaman kembali, evaluasi kawasan bencana, dan penyelidikan penyebab bencana bersama Polri,” ujar Juandy, Minggu, 7 Desember 2025.
Ia menilai desakan sejumlah anggota DPR agar Raja Juli mundur merupakan langkah tendensius tanpa dasar kuat. Menurutnya, Menteri Raja Juli justru mempercepat berbagai program pemulihan, mulai dari reforestasi, penetapan hutan adat, hingga pengembangan hutan karbon.
Juandy juga menilai sebagian kritik anggota DPR tidak menunjukkan sikap konstruktif dalam penanganan masalah lingkungan. Ia menyebut upaya menyalahkan pihak tertentu hanya akan mengalihkan perhatian dari kebutuhan utama, yakni penyusunan kebijakan yang mampu mengurangi risiko bencana ekologis.
PSI Riau menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemulihan yang dilakukan Raja Juli, dan meminta seluruh pihak mengedepankan solusi ketimbang retorika politik dalam menghadapi persoalan lingkungan nasional.***
