BERTUAHPOS — Riau dihadapkan pada sejumlah tantangan besar dalam mengelola hutan. Terutama bagaimana agar sektor ini tidak hanya dijaga keberlangsungannya, tapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sektitarnya.
Minimnya infrastruktur di tingkat lapangan menjadi salah satu hambatan utama pengelolaan hutan di Riau, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal ini diakui oleh Plt Kepala DLHK Riau M Job Kurniawan di Pekanbaru, Selasa, 24 Februari 2026.
“Keterbatasan fasilitas membuat respons terhadap kebakaran sering terlambat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi infrastruktur di tingkat tapak masih sangat minim.
“Kebakaran kecil sebenarnya mudah dipadamkan, tapi jika terlambat akan membesar dan membutuhkan biaya jauh lebih besar,” tambahnya.
Menurutnya, penguatan sarana pemantauan dan pemadaman sangat penting untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih luas.
Job meminta dukungan dari pemerintah pusat, Badan Pengelola Lingkungan Hidup, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperbaiki fasilitas di lapangan.
“Kami mohon dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat maupun NGO, untuk membantu infrastruktur di tingkat tapak,” katanya.
Selain infrastruktur, perencanaan berbasis lingkungan juga menjadi prioritas pembangunan daerah.
Job menyebut, Riau telah memiliki berbagai dokumen strategis seperti RPJMD dan program Green Riau yang menempatkan indikator lingkungan sebagai bagian pembangunan.
Namun implementasi kebijakan di lapangan masih membutuhkan sinkronisasi dengan tata ruang kawasan hutan.
Menurut Job, pengendalian karhutla merupakan bagian penting dari perlindungan ekosistem gambut Riau yang sangat rentan terbakar.
“Jika fasilitas memadai, pencegahan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efisien,” ujarnya.***
