BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Majlis Ulama Indonesia (MUI) Riau sudah melakukan komunikasi dengan MUI Pusat terkait kabar soal vaksin Measles dan Rubela (MR). Langkah ini untuk memastikan apakah benar hasil kajian dari MUI Pusat bahwa vaksi MR yang disuntikkan untuk anak-anak mengandung bahan dari babi dan organ manusia.
“Iya, kami sudah tanyakan ke MUI Pusat dan memang begitu katanya,” kata Ketua MUI Riau, Prof. Nazir Karim, saat dihubungi bertuahpos.com, Senin, 20 Agustus 2018.
Secara resmi, Nazir Karim mengatakan memang belum ada pernyataan resmi yang turun dari MUI Pusat. Namun terhadap masalah ini, MUI Riau menyatakan sudah berkoordinasi dengan MUI Pusat. Dia menyebut masalah ini adalah gawean pusat. Oleh sebab itu setiap informasi yang nantinya akan dikeluarkan, maka selanjutnya akan diteruskan oleh MUI daerah.
MUI berencana pada besok, Selasa, 21 Agustus 2018, pihaknya akan melakukan rapat secara nasional untuk membahas masalah ini dan akan memberikan informasi secara terbuka terkait dugaan vaksi MR yang mengandung babi dan organ manusia. Namun untuk hasilnya, kata Nazir baru diketahui setelah pertemuan itu selesai, termasuk langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan.
Baca:
4.286 Orang Tua di Pekanbaru Menolak Anaknya Divaksin MR
Meskipun Belum Tentu Halal, Dinkes Pekanbaru Tetap Laksanakan Vaksin MR
“Karena ini gawean pusat, ya, kita tunggu lah. Termasuk soal rencana rapat pleno MUI Pusat terhadap masalah ini, memang akan dilakukan besok. Inikan masalah nasional, jadi kami di daerah menunggulah apa hasilnya. Nanti baru akan kami teruskan di daerah,” sambungnya.
MUI sejak awal memang sudah mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres terhadap masalah vaksi MR ini. Kata Nazir Karim, terhadap masalah seperti ini pihak Kementerian Kesehatan cepat untuk meminta label halal kepada MUI. Namun kasusnya berbeda dengan vaksin MR. Bahkan sudah beberapa kali didorong agar segera didaftarkan ke MUI, pihak pemerintah terkesan lambat.
“Iya memang sejak awal indikasi dugaan seperti ini sudah terlihat. Kami juga sudah beberapa kali minta, baru dikasihkan. Biasanyakan kalau tidak ada masalah, mereka (pemerintah) yang meminta agar MUI mempercepat proses label halal,” sambung Nazir Karim.
Rapat pleno yang akan digelar MUI, pada Selasa, 21 Agustus 2018 besok untuk menyatakan sikap apa yang harus diambil MUI terhadap masalah ini. Apalagi sebelumnya Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek, meminta agar MUI bisa memberikan alternatif terhadap pelaksanaan program penyuntikan vaksin MR tersebut. (bpc3)
