SELAMA beberapa bulan terakhir, para pemimpin politik di Australia menghabiskan banyak waktu untuk menjanjikan berbagai program bantuan bernilai miliaran dolar. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi apa yang selama ini dikenal sebagai krisis biaya hidup.
Namun, di balik istilah tersebut, hanya sedikit pihak yang secara terbuka mengakui bahwa masalah sebenarnya adalah ketidaksetaraan kekayaan yang semakin melebar.
Banyak ekonom dan peneliti sosial menilai krisis biaya hidup hanyalah gejala dari persoalan yang lebih dalam. Dalam sistem ekonomi yang berlaku saat ini, kelompok kaya terus menambah kekayaan mereka, sementara sebagian besar masyarakat tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang sama.
Akibatnya, kesenjangan antara kelompok kaya dan masyarakat umum semakin lebar dari tahun ke tahun.
Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius bagi stabilitas sosial. Apalagi dunia kerja sedang mengalami perubahan besar akibat perkembangan teknologi yang semakin cepat.
Banyak pekerjaan manusia berpotensi digantikan oleh mesin dan otomatisasi. Jika perubahan ini terjadi tanpa sistem perlindungan sosial yang kuat, ketimpangan ekonomi dapat semakin parah.
Pendapatan Dasar Universal
Di tengah situasi tersebut, muncul kembali gagasan yang sebenarnya sudah lama dibahas, yaitu pendapatan dasar universal atau Universal Basic Income (UBI).
Konsep ini belum pernah diterapkan secara penuh di tingkat nasional di banyak negara. Namun, berbagai uji coba di sejumlah negara menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan.
Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dasar universal mampu mengurangi ketidakpastian ekonomi, menekan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan sosial.
Karena itu, banyak pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi krisis biaya hidup.
Sebagian besar pendukung kebijakan ini mengusulkan besaran pendapatan dasar yang mampu menjamin standar hidup layak, yaitu sekitar 50 persen dari pendapatan median nasional.
Jika diterapkan di Australia saat ini, jumlah tersebut diperkirakan sekitar 549 dolar Australia per minggu setelah pajak untuk setiap individu.
Namun, untuk mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan reformasi perpajakan yang besar, terutama untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak secara adil.
Apa Itu Pendapatan Dasar Universal?
Pendapatan dasar universal adalah pembayaran rutin dari pemerintah kepada setiap warga negara tanpa syarat.
Artinya, setiap orang akan menerima sejumlah uang secara berkala tanpa melihat status pekerjaan, tingkat pendapatan, atau kekayaan yang dimiliki.
Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan setiap orang memiliki tingkat keamanan finansial minimum. Dengan jaminan tersebut, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari kemiskinan sekaligus memiliki kesempatan lebih luas untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif.
Pendapatan dasar universal juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengejar pendidikan, merawat keluarga, memulai usaha, atau melakukan pekerjaan non-tradisional lainnya.
Gagasan Lama yang Kembali Menguat
Konsep pendapatan dasar universal sebenarnya telah dibahas sejak berabad-abad lalu.
Gagasan ini dapat ditelusuri hingga abad ke-16 melalui pemikiran tokoh filsuf Inggris Thomas More.
Beberapa tokoh besar lain yang mendukung gagasan serupa antara lain Thomas Paine, seorang revolusioner Amerika, serta filsuf ekonomi liberal John Stuart Mill.
Pada abad ke-20, ekonom Amerika Milton Friedman juga mempopulerkan konsep yang mirip melalui gagasan pajak penghasilan negatif pada tahun 1960-an.
Tokoh perjuangan hak sipil Martin Luther King Jr. juga pernah mendorong kebijakan pendapatan yang dijamin bagi masyarakat miskin.
Bahkan pada tahun 1970-an, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon sempat melakukan eksperimen kebijakan yang memiliki kemiripan dengan konsep pendapatan dasar universal.
Teknologi Memicu Minat Baru
Minat terhadap pendapatan dasar universal kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu penyebabnya adalah perubahan besar di dunia kerja akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan.
Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia kini mulai digantikan oleh mesin. Jika tren ini terus berlanjut, potensi pengangguran massal dapat meningkat.
Dalam situasi seperti itu, pendapatan dasar universal dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
Kritik Terhadap Pendapatan Dasar
Meski memiliki banyak pendukung, kebijakan ini juga menghadapi kritik.
Sebagian pihak berpendapat bahwa memberikan uang kepada masyarakat tanpa syarat dapat mengurangi motivasi untuk bekerja. Ada juga yang menilai kebijakan ini terlalu mahal karena pemerintah harus memberikan bantuan kepada semua orang, termasuk mereka yang tidak bekerja.
Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat.
Sebagian besar orang tetap ingin bekerja karena pendapatan dasar hanya memberikan kebutuhan hidup minimum. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup tetap mendorong orang untuk mencari pekerjaan atau membangun usaha.
Salah satu contoh datang dari uji coba pendapatan dasar di Finlandia pada tahun 2016.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan tidak mengalami penurunan signifikan dalam aktivitas kerja. Sebaliknya, mereka melaporkan tingkat stres yang lebih rendah dan kesehatan mental yang lebih baik.
Tantangan Pendanaan
Membiayai pendapatan dasar universal tentu membutuhkan sumber dana yang besar.
Karena itu, banyak ahli menilai kebijakan ini hanya dapat dilakukan melalui reformasi pajak yang signifikan, termasuk pajak kekayaan serta peningkatan pajak bagi perusahaan multinasional besar.
Data menunjukkan sekitar 31 persen perusahaan multinasional di Australia hampir tidak membayar pajak pada tahun 2022–2023, meskipun memiliki pendapatan yang sangat besar.
Jika perusahaan-perusahaan tersebut dikenakan pajak dengan tarif yang setara dengan individu berpenghasilan tinggi—sekitar 45 persen tarif pajak marginal—penerimaan negara dari sektor ini saja berpotensi cukup untuk membiayai program pendapatan dasar universal.
Pelajaran dari Norwegia
Contoh menarik dapat dilihat di Norwegia.
Negara tersebut mengenakan pajak hingga 78 persen pada perusahaan pertambangan, namun perusahaan tetap mampu menghasilkan keuntungan miliaran dolar.
Pendapatan tersebut kemudian dikelola melalui dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan sosial seperti kesehatan gratis, pendidikan, dan jaminan sosial.
Akibatnya, setiap warga negara Norwegia secara tidak langsung menikmati manfaat dari kekayaan sumber daya alam negara tersebut.
Ketimpangan yang Mengkhawatirkan
Ketimpangan ekonomi di Australia sendiri tergolong cukup tinggi.
Kelompok 10 persen masyarakat dengan penghasilan tertinggi memiliki pendapatan mingguan setelah pajak sekitar tujuh kali lebih tinggi dibandingkan 20 persen masyarakat dengan penghasilan terendah.
Selain itu, 10 persen rumah tangga terkaya menguasai sekitar 44 persen total kekayaan nasional.
Di sisi lain, sekitar 3,3 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk 761.000 anak-anak.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Manfaat Sosial yang Lebih Luas
Pendukung pendapatan dasar universal percaya kebijakan ini dapat membawa dampak sosial yang besar.
Penelitian menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kesetaraan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat gangguan mental, bunuh diri, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahatan yang lebih rendah.
Pendapatan dasar juga dapat membantu kelompok rentan, termasuk perempuan yang terjebak dalam hubungan kekerasan domestik karena tidak memiliki dukungan finansial untuk meninggalkan situasi tersebut.
Selain itu, banyak bentuk kontribusi masyarakat yang selama ini tidak dihargai secara ekonomi, seperti pekerjaan sukarela atau perawatan keluarga.
Pendapatan dasar universal dapat memberikan pengakuan terhadap kontribusi tersebut.
Pengalaman Australia Saat Pandemi
Australia sebenarnya pernah melihat bentuk sementara dari kebijakan serupa selama pandemi COVID-19.
Pemerintah saat itu memberikan dukungan pendapatan melalui program JobSeeker dan JobKeeper.
Program tersebut meningkatkan bantuan bagi pengangguran dan memberikan dukungan pendapatan kepada pekerja kontrak, sehingga banyak masyarakat tetap berada di atas garis kemiskinan selama masa krisis.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dukungan pendapatan skala besar dapat dilakukan jika pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat.
Pilihan Masa Depan
Pendapatan dasar universal berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan hingga mendekati tingkat negara kesejahteraan Nordik, yang tingkat kemiskinannya sekitar setengah dari Australia.
Namun, kebijakan ini membutuhkan kenaikan pajak yang signifikan, terutama bagi perusahaan multinasional besar serta kekayaan berbasis aset seperti tanah, saham perusahaan, dan sumber daya alam.
Pendapatan dari pajak tersebut dapat dikelola melalui dana kekayaan negara untuk mendukung program sosial jangka panjang.
Saat ini pemerintah Australia di bawah Anthony Albanese telah melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan pajak untuk membantu masyarakat menghadapi biaya hidup yang meningkat.
Namun, banyak pengamat menilai pemotongan pajak saja tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan yang semakin besar.
Komisi Produktivitas Australia sebenarnya telah memperingatkan pemerintah sejak tahun 2016 tentang meningkatnya ketidaksetaraan dan ketidakpastian pekerjaan akibat perubahan teknologi.
Meski demikian, hingga saat ini dua partai politik besar di Australia masih menolak penerapan pendapatan dasar universal dan tetap berpegang pada kebijakan pasar tenaga kerja tradisional.
Pendapatan dasar universal tetap menjadi kemungkinan nyata untuk mengatasi biaya ketimpangan ekonomi.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kebijakan tersebut bisa diterapkan, melainkan apakah perubahan itu akan terjadi melalui keputusan kebijakan yang berani—atau baru dilakukan ketika situasi sudah menjadi krisis yang tidak lagi bisa diabaikan.***
Penulis:
- Christine Morley – Queensland University of Technology
- Tony Curran – Commissioning Editor, 360info
- Phillip Ablett – Queensland University of Technology
Editor
- Dean Southwell – Production Editor, 360info
- Jenni Mays – Queensland University of Technology
- Suzannah Lyons – Senior Commissioning Editor, 360info
Artikel ini pertama kali dipublikasikan tanggal 30 Apr 2025 di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info
