BERTUAHPOS — Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor global sebesar 10% yang mulai berlaku Selasa, 24 Februari 2026 pukul 00.01 waktu setempat.
Kebijakan ini menjadi bea masuk pertama setelah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan sebagian besar tarif sebelumnya, sebagaimana dilansir dari ABC News, Rabu, 25 Februari 2026.
Tarif tersebut ditetapkan melalui perintah eksekutif yang ditandatangani beberapa jam setelah putusan pengadilan tinggi pada Jumat.
Ini adalah kebijakan yang membebankan bea masuk hampir pada seluruh impor selama periode sementara hingga 150 hari.
Trump menggunakan dasar hukum Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memungkinkan pemerintah AS menerapkan tarif untuk mengatasi defisit neraca pembayaran yang besar dan serius.
Meski menetapkan tarif 10%, Trump juga punya rencana untuk menaikkan tarif global hingga 15%. Namun sejauh ini, belum ada perintah eksekutif baru yang meresmikan kenaikan tarif tersebut.
Pasar saham AS sempat bergerak naik tipis pada Selasa pagi, memulihkan sebagian kerugian dari sesi perdagangan sebelumnya setelah pengumuman kebijakan tarif baru. Investor menilai pasar masih menunggu kejelasan arah kebijakan perdagangan lanjutan.
Proyeksi Yale Budget Lab memperkirakan kebijakan tarif Pasal 122 akan menambah beban biaya sekitar 800 dolar AS bagi rumah tangga rata-rata di AS selama 150 hari ke depan. Dampak ini berasal dari kenaikan harga barang impor akibat bea masuk baru.
Untuk memperpanjang tarif hingga 15% secara menyeluruh setelah masa 150 hari, pemerintahan Trump harus mendapatkan persetujuan Kongres. Tanpa dukungan legislatif, kebijakan tarif berisiko tidak dapat diperluas.
Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, menyatakan Partai Demokrat akan menentang perpanjangan tarif Pasal 122. Penolakan tersebut berpotensi menghambat Trump memperoleh 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan kebijakan di Senat.
Di sisi lain, Trump menegaskan bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif tanpa konsultasi awal dengan Kongres. Ia juga memperingatkan negara lain berpotensi menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi jika kebijakan perdagangan AS mendapat perlawanan.
Sebelumnya, Mahkamah Agung pada 20 Februari memutuskan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tidak memberikan kewenangan bagi presiden untuk mengenakan tarif impor.
Putusan itu membatalkan sebagian besar tarif yang diumumkan pada April tahun lalu, sehingga tingkat tarif efektif nasional kini diperkirakan berada di kisaran 13,7% setelah kebijakan baru diberlakukan.***
