BERTUAHPOS – Mahkamah Konstitusi Thailand resmi memberhentikan Paetongtarn Shinawatra dari jabatan perdana menteri setelah dinyatakan melanggar aturan konstitusional tentang etika dalam panggilan telepon dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen. Putusan itu membuat Paetongtarn langsung kehilangan jabatannya yang baru diembannya sekitar satu tahun.
Paetongtarn adalah putri mantan Perdana Menteri, Thaksin Shinawatra, sebelumnya dia diskors sejak 1 Juli 2025 setelah rekaman percakapan teleponnya dengan Hun Sen bocor.
Dalam percakapan tersebut, dia membahas sengketa perbatasan Thailand–Kamboja dan menyapa Hun Sen sebagai “paman”, serta menyebut akan “mengurus” kepentingan tertentu. Dia juga melontarkan komentar kritis terhadap seorang komandan militer senior Thailand.
Kritikus menilai Paetongtarn gagal melindungi kepentingan nasional. Meskipun ia telah meminta maaf dan menyebut pernyataannya sebagai taktik negosiasi, kebocoran rekaman itu memicu krisis politik besar.
Sejumlah pengunjuk rasa turun ke jalan di Bangkok menuntut pengunduran dirinya, sementara salah satu mitra koalisi menarik dukungan, membuat pemerintahannya hanya memiliki mayoritas tipis di parlemen.
Kasus yang menjeratnya berawal dari petisi sekelompok senator pada Juni 2025 yang menuduhnya melanggar standar etika. Ketegangan makin meningkat setelah rekaman itu memperburuk hubungan Thailand–Kamboja. Sengketa perbatasan bahkan pecah menjadi konflik lima hari pada Juli, menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi.
Kemarahan publik semakin besar karena dugaan hubungan pribadi keluarga Shinawatra dengan Hun Sen dianggap mengganggu kepentingan nasional Thailand. Hun Sen bahkan mengancam akan membocorkan informasi tambahan terkait Thaksin.
Paetongtarn menjadi anggota keluarga Shinawatra keempat yang masa jabatannya berakhir sebelum waktunya akibat kudeta militer atau putusan pengadilan.
Thaksin digulingkan lewat kudeta 2006, Somchai Wongsawat dipaksa mundur lewat putusan pengadilan pada 2008, sementara Yingluck Shinawatra jatuh pada 2014 melalui putusan pengadilan yang diikuti kudeta militer. Dinasti politik Shinawatra kini menghadapi masa depan penuh ketidakpastian di tengah perseteruan panjang dengan kubu royalis militer.***
