BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – PM Malaysia Mahathir Mohammad kebingungan dengan sikap Pemerintah Indonesia yang menolak bantuan Malaysia dalam kasus Karhutla.
Dia bahkan ingin menanyakan sendiri kepada Presiden Jokowi mengapa Indonesia bersikap seperti itu, tak ingin terima bantuan dari Malaysia.
Disebutnya, selama beberapa pekan sebelumnya Malaysia tersiksa akibat asap dari Karhutla. Bantuan itu Kuala Lumpur tawarkan melalui surat dari Menteri Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin.
Namun seperti diberitakan Bernama via Channel News Asia Kamis kemarin, bantuan itu tak diambil dan membuat Mahathir heran. “Saya ingin bertanya mengapa Anda (Jokowi) tak mau menerima bantuan kami? Tetapi, saya belum melakukannya,” ungkap Mahathir.
Rasa kecewa ini juga diungkapkan Mahathir saat menghadiri acara World Leaders Forum di Universitas Columbia. Mahathir berucap sistem dunia saat ini tak cukup memaksa negara tropis bertindak mengatasi kebakaran hutan.
Dalam pernyataannya Mahathir ingin ada sikap tegas dari dunia dengan memberikan sanksi kepada Indonesia atas kasus Karhutal.
Saat itu, Mahathir ditanya apakah tekanan seperti sanksi ekonomi atau desakan dunia akan membuat Jakarta bertindak menyudahi kabut asap.
“Anda bisa menyalahkan Indonesia. Anda bisa mengkritik mereka. Tetapi mereka tidak akan bertindak apa pun dalam mengatasi kabut asap,” terangnya.
Mahathir lalu menyontohkan bahwa kebakaran hutan yang juga terjadi kawasan Amazon yang masuk ke dalam wilayah Brasil. Mahathir menerangkan, Presiden Brasil Jair Bolsonaro meyakini bahwa membakar hutan untuk kegiatan pertanian sangat dibenarkan.
“Jadi, saya pikir sistem tidak mengizinkan kita untuk melakukan intervensi dari kebijakan internal dari negara lain,” ulasnya.
PM berusia 94 tahun itu juga berujar, akan tiba masanya dimana nanti kebakaran hutan dan kabut asap akan meresahkan dunia. Dia menuturkan bahwa saat waktunya tiba, PBB akan menyerukan bahwa kebakaran hutan maupun kabut asap bukan lagi sebuah isu domestik.
“Jika kita punya kerangka pikir demikian, maka kita bisa melakukan sesuatu jika misalnya, ada negara yang menolak bantuan negara lain,” ujarnya. “Saat ini, PBB mungkin tidak akan bisa melakukan sesuatu. Namun kami harus tetap mencoba pendekatan ini,” lanjut Mahathir.
Sebelumnya, dalam kasus Karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 52 area konsesi perusahaan yang diduga menyebabkan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla).Â
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengungkapkan dari angka itu sebanyak 14 perusahaan diketahui kepemilikan asing.
“Sekarang ini ada 14 perusahaan penanaman modal asing dari Singapura dan Malaysia (yang kita segel),” kata Ridho usai Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Namun, Ridho belum ingin mendetail berapa banyak perusahaan Singapura dan Malaysia yang turut disegel. Ia hanya mengungkapkan dua negara itu paling mendominasi konsesi lahan perusahaan.
“Saya lupa berapa jumlahnya tapi sebagian besar dari mereka (Singapura dan Malaysia),” ungkap Ridho.(bpc3)
