BERTUAHPOS.COM — Swedia tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Pemprov Riau, di sektor kehutanan — Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP). Bagi pemerintah Swedia sektor ini sangat strategis untuk digarap bersama.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Selasa, 2 Juni 2026, Duta Besar Swedia untuk Indonesia Daniel Blockert membahas rencana kerja sama itu bersama dengan Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, sekaligus Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
Daniel Blockert mengatakan, sektor kehutanan menjadi fokus delegasi karena potensi Riau sangat besar. “Kami datang untuk mempelajari kondisi lapangan dan merancang bentuk kerja sama yang konkret dengan Provinsi Riau,” ujarnya.
Adapun kerja sama ini, rencananya akan mengusung pendekatan berkelanjutan yang mencakup lingkungan, sosial, dan ekonomi. Swedia menawarkan empat pilar dukungan untuk kerja sama ini.
Daniel merinci empat pilar SISP, yakni transfer teknologi, dukungan pembiayaan melalui pinjaman atau hibah, pertukaran pengetahuan akademik dan riset, serta advokasi untuk kebijakan berkelanjutan. Ia berharap Pilar-pilar itu dapat diterapkan di Riau secara adaptif.
Pemprov Riau menyambut positif rencana ini. M Job menyambut, peluang ini akan berdampak terhadap ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Hanya saja, kolaborasi ini perlu mempertimbangkan aspek sosial sehingga manfaat langsung bisa dirasakan oleh komunitas lokal,” katanya.
Job menyebut, pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Pemda akan memastikan program nantinya selaras dengan perhutanan sosial yang sedang berjalan.
Hasil pertemuan ini akan dirangkum dan dibawa ke tingkat pimpinan untuk langkah lanjutan yang lebih teknis dan administratif. M Job mengatakan laporan diskusi akan disampaikan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Sedangkan pembahasan selanjutnya akan lebih fokus pada perumusan proyek percontohan, jadwal kunjungan lapangan, dan mekanisme pendanaan yang transparan. “Kedua belah pihak sepakat menjaga komunikasi intensif untuk percepatan implementasi,” tambahnya.
