BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau sepertinya belum berani memberikan keterangan lebih jauh soal perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tersendat dan dinilai justru merugikan anggaran daerah.
Rekomendasi dari DPRD Provinsi Riau terkait dua BUMD Riau yang dinilai tidak menghasilkan apa-apa, masih belum jelas tindak lanjutnya. Sebelumnya, dewan sudah merekomkan PT Riau Petrolium dan Riau Airline untuk ditutup karena hanya membebani pemerintah.
Sementara ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Pemprov Riau. Kepala Biro Ekonomi Pemprov Riau Syafrial juga menolak untuk diwawancarai. “Bapak tak bisa diwawancara hari ini. Banyak tamunya, masih antri. Lain kali lah datang lagi,” ujar salah saorang stafnya, Kamis (21/05/2015).
Sebelumnya, terkait dua BUMD itu, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman masih mempertimbangkan apakah kedua perusahaan milik daerah itu akan ditutup atau tidak. “Kita akan evaluasi lagi. Tak bisa sembarang tutup,” tambahnya.
Investasi atau penyertaan modal oleh Pemprov Riau kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memang tidak sedikit menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau. Meski banyak dirugikan, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah, terutama untuk memberi sanksi kepada perusahaan milik daerah ini.
Sebelumnya, Forum Trasnparansi Indonesia untuk Anggaran (Fitra) Riau menganalisa, sampai tahun 2013, penyertaan modal untuk perusahan plat merah ini mencapai Rp 1,2 triliun. Diinvestasikan kepada 9 BUMD. Baik dalam bentuk kepemilikan saham penuh (100 persen), maupun penyertaan modal tidak penuh, atau kurang dari 50 persen.
Peneliti Fitra Riau Triono Hadi, sudah mencoret-coret hasil analisisnya, tentang berapa kerugian pemerintah dibanding sumbangan modal yang diberikan BUMD Riau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tahun 2012 sampai 2013 terjadi peningkatan penyertaan modal Pemprov Riau ke BUMD sebesar Rp 81 milyar lebih. Atau meningkat 7 persen dari tahun 2012 yakni sebesar Rp. 1,18 Trilun. Sampai tahun 2013, dari Rp 1,2 triliun penyertaan modal Pemprov Riau ke BUMD, 71 persennya berada di PT. Bank Riau Kepri (BRK). Sedangkan perusahaan (BUMD) lainnya rerata mendapat 3 sampai 5 persen dari total seluruh investasi Pemprov ke BUMD.
“Dari 9 BUMD yang ada, terdapat empat BUMD yang saham sepenuhnya (100 persen) milik Provinsi Riau. Di BUMD Bank Riau 43%, RAL 69 persen, PIR (RIC) 63 persen, untuk ketiga perusahaan ini saham tertinggi adalah milik Pemprov Riau. Sedangkan PT. BSP, Pemprov hanya memiliki 18 persen saham, dan PT. Askrida hanya 0,64 persen,†ujar Triono Hadi.
Terdapat dua perusahaan (aktif), yaitu Riau Petrolium dan PT. PIR, yang terjadi penurunan jumlah akumulasi penyertaan modal. PT. Riau Petrolium ditahun 2012 total penyertaan Modal Pemprov Riau yaitu sebesar Rp. 1,9 milyar. Sedangkan ditahun 2013 menjadi Rp. 330 milyar. Begitu juga dengan PT. PIR, ditahun 2012 investasi Pemprov mencapai Rp. 129 miliyar dan tahun 2013 menjadi Rp. 122 milyar. “Perlu dipertanyakan kenapa terjadi penurunan penyertaan modal.
Sangat berbeda dengan BUMD lainnya yang cenderung bertambah atau tetap dari tahun 2012 dan 2013. Kecuali BUMD PT. RAL yang dinyatakan dalam ekuiditasnya di nol kan,†sambung Tri. Sedangkan rata-rata 2 sampai 3 persen kontribusi BUMD kepada pendapatan daerah Provinsi Riau tahun 2010-2013, hanya berkisar diangka 2 persen. Di tahun 2010, sumbangsih keseluruhan dari BUMD untuk PAD dengan kisaran angka 2,4 persen. (melba)
