BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pasca rapat dengan pihak PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Selasa (20/1/2015), kalangan DPRD Provinsi mempertanyakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak memberikan deviden untuk pemerintah.
Â
Anggota DPRD Provinsi Riau M Yusuf Sikumbang mengatakan bahwa akhir-akhir ini perusahaan yang menjadi aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak ada yang diberdayakan sehingga membebani APBD.
Â
PT SPR tersebut lanjut Yusuf, mempunyai penggilingan padi dan ditambah dengan anak perusahaannya, tapi sekarang malah berubah fungsinya. “Kalau tidak memungkinkan mendingan tidak usahlah lagi dipertahankan, sebaiknya harus ditinjau lagi dan dilakukan evaluasi lagi,” terangnya.
Â
“Niat pemerintah bagus terutama untuk meningkatkan pembangunan di Riau, tapi  akhir-akhir ini semua PT yang berada dibawah aset Pemprov Riau ini tidak ada  diberdayakan dan malah membebani APBD,” ujar Yusuf.
Â
Padahal, tujuan dibentuknya perusahaan daerah adalah untuk menguntungkan Pemprov Riau dari deviden yang dihasilkannya. Disamping melayani masyarakat yakni dalam merekrut tenaga kerja lokal.
Â
“Tapi sekarang ini PT yang berada di bawah Pemda hanya untuk merekrut tenaga kerja saja dan tidak menghasilkan untuk Pemprov,” ulasnya. Salah satu contoh yang dijelaskan oleh Yusuf adalah pada saat pembentukan Riau Airlines (RAL), dirinya sudah mewanti-wanti kepada Gubernur Riau Saleh Djasit apa tujuan dari pembentukan RAL itu.
Â
“Tapi yang ada malah membebani APBD bahkan sampai ratusan milyar itu. Selain itu, PT SPR itukan fungsi awalnya hanya untuk membantu pembangunan daerah tetapi malah masuk perminyakan, sementara Riau Petrolium kan sudah dikhususkan untuk perminyakan,” jelas Yusuf. (iqbal)
