Soal Peningkatan PAD, Ini Pesan Sofyan Siraj untuk Bapenda Provinsi Riau

Jumat, 24 Januari 2020 07:34

Sofyan Siroj (baju putih-kanan) saat menyampaikan masukannya dalam sebuah hearing di DPRD Provinsi Riau – (Foto: Istimewa)



BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Bapenda/UPT/UP se-Provinsi Riau guna memperoleh informasi dan kendala dalam proses pemungutan pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di Ruang Medium Gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, kemarin.

Dalam RDP tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Sofyan Siroj Abdul Wahab mengungkapka, jika temuan dan keterangan di lapangan–saat Komisi III melakukan kunjungan isidentil ke UPT Bapenda Provinsi Riau Perawang beberapa pekan lalu–terlihat Bapenda Provinsi Riau belum total dalam menjalankan tugasnya. Sehingga berdampak pada tidak meningkatnya PAD.

“Inventarisasi wajib pajak harus rutin dilakukan, baik kendaraan bermotor, alat berat dan juga pajak air permukaan. Selain itu berkoordinasi dengan pihak kabupaten/kota juga sangat diperlukan,” terangnya.

Baca: Rupiah Bisa Tembus Rp 9.750-Rp 9.950

Sofyan memberi contoh pada pajak air permukaan, UPT wajib melakukan evaluasi serta melihat langsung kondisi alat yang digunakan perushaan agar tidak terjadi permainan angka saat membayar kewajibannya.

“UPT wajib mengevaluasi pemakaian alat ukur water meter analog pada setiap wajip pajak perusahaan di wilayah UPT, apakah itu berfungsi atau tidak, tersegel atau tidak dan sudah dikalibrasi,” paparnya.

Nantinya, saran Sofya, wajib pajak yang sudah menyelesaikan kewajibannya membayar pajak maka Bapenda/UPT/UP Provinsi Riau disarankan memberi penghargaan. Hal itu dapat memberikan contoh kepada wajib pajak lainnya agar taat pada pajak.

“Hal itu juga berlaku untuk pegawai yang berhasil memberikan pelayanan baik maka diberikan reward,” pintanya.

Lebih lanjut politisi Partai PKS ini juga menekankan prihal rasionalisasi pegawai UPT/UP Bapenda, baik ASN, honorer dan Tenaga harian Lepas (THL). Hal itu dikarenakan adanya temuan pegawai yang tidak sesuai kemampuan namun tetap dipekerjakan.

“Kepala Bapenda harus berani melakukan eveluasi terkait kebutuhan rill personel pada setiap UPT, jangan hanya menumpuk di Kota Pekanbaru saja baik di kantor pusat atau UPT kota. Kemudian tidak sesuai dengan anggaran, misalnya dalam anggaran untuk kebutuhan THL, tetapi dilapangan mereka bertugas sebagai tenaga administrasi, ini banyak ditemui,” tutupnya. (bpc3)

Berita Terkini

Senin, 24 Februari 2020 18:15

Secuil Keluh Kesah untuk Setahun Syamsuar-Edy Memerintah

REFLEKSI SETAHUN KEPEMIMPINAN SYAMSUAR-EDY

Senin, 24 Februari 2020 15:26

Harga Mobil Hartop Bekas Tahun 1981

OTOMOTIF

Senin, 24 Februari 2020 13:14

Ahmad Syah: SK EHA 2020 Dikeluarkan Serentak Maret Nanti

ISLAMPEDIA

Senin, 24 Februari 2020 12:22

INSPIRASI STORY: Atlet Tenis Merajuk Pada Dosennya

INSPIRASI STORY

Senin, 24 Februari 2020 11:03

Catatan Sejarah 24 Februari: Gugurnya Arif Rahman Hakim

SEJARAH