BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau, Syamsuar dalam waktu dekat akan mengumpulkan dinas dan biro terkait untuk membahas mengenai jatah deviden hotel Aryaduta. Hotel yang berada di Jalan Diponegoro, Pekanbaru itu berada di atas tanah yang tercatat sebagai aset milik Pemprov Riau, dengan ketentuan wajib menyetor sebesar Rp200 juta ke Pemda dari total penghasilan bruto hotel tersebut.
Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Provinsi Riau, Darusman menjelaskan, pihaknya sudah sampaikan akar persoalannya kepada Gubernur Riau beberapa waktu lalu. Pertemuan yang rencananya akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini, juga untuk membahas teknis lainnya sebelum berhadapan langsung dengan manajemen Lippo Karawaci, sebagai perusahaan yang mengelola hotel Aryaduta.
“Sekarang Pak Gubernur masih cari waktu luang untuk pertemuan ini. Kemungkinan besar kami (Pemprov) akan undang kembali pihak Lippo Karawaci,” ujar Darusman di Pekanbaru, Rabu, 8 Mei 2019.
Darusman berkata, beberapa hal penting yang harus dibicarakan langsung dengan pihak manajemen dan tidak bisa disampaikan dengan surat. Diantaranya, mengenai pembangunan balroom tanpa pemberitahuan ke Pemprov Riau, padahal fasilitas itu merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan pihak hotel dari sisi bisnis. “Dalam MoU juga nggak ada mengenai itu (balroom),” tambahnya.
Pertemuan di internal Pemprov Riau nanti, dijelaskannya, akan mendudukkan pihak-pihak terkait seperti, Biro Hukum, Inspektorat, BPKP dan lembaga terkait lainnya, selain Biro Ekonomi dan SDA sendiri. Pemprov Riau juga mengkaji kelayakan nilai aset yang dimiliki dengan menggunakan jasa akuntan untuk mengetahui berapa besaran nilai ideal untuk tanah dan bangunan hotel Aryaduta tersebut.
Darusman sebut, berdasarkan pengitungan dari pajak, perkirakan pendapatan tidak kurang dari Rp30 miliar setahun. Sementara Pemprov Riau hanya menerima Rp200 juta atau kurang dari 1%. Pemprov Riau, kata dia, sudah mengajukan 3 opsi untuk pemerataan deviden per tahun, yakni 15%, 10% dan opsi terkecil 5%. “Kalau mereka setuju dengan 5% saja, perkiraan Rp1,5 miliar,” katanya. (bpc3)
