BERTUAHPOS.COM — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan kritik terhadap skema perdagangan karbon yang saat ini diatur negara. Direktur Utama WALHI, Boy Sembiring, menilai mekanisme pasar karbon justru tidak memaksa semua pihak untuk menurunkan emisi secara adil.
Boy menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga skema ekonomi karbon yang berlaku. Ketiganya adalah skema pajak (tax), skema offset atau perdagangan karbon, dan skema result based payment.
“Jadi hasil kita menjaga hutan diserahkan ke negara-negara yang besar itu untuk diteruskan ke masyarakat,” ujar Boy kepada Bertuahpos, saat berada di Pekanbaru, 22 Agusutus 2026.
Namun, ia menyoroti beberapa kelemahan mendasar dari skema perdagangan karbon. Kritik pertama adalah perdagangan karbon tidak memaksa pihak kaya untuk bertanggung jawab menurunkan emisinya.
“Si orang kaya masih bisa dengan bebas mengemisi dengan besar dan tanpa menurunkan dengan membeli karbon cadangan yang disimpan oleh masyarakat,” tegasnya.
Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil yang memiliki cadangan emisi karbon kecil justru tidak mendapat kompensasi. Padahal, mereka sering menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Melihat ketimpangan tersebut, WALHI mendorong penerapan skema ekonomi karbon non-pasar. Skema ini menekankan tanggung jawab langsung dari para penghasil emisi terbesar.
“Nah maka kami sebenarnya di WALHI kami mendorong skema ekonomi karbon yang non pasar ya, namanya non market scheme, skema non pasar,” kata Boy.
Dalam skema non-pasar, WALHI meminta agar carbon mayor atau perusahaan-perusahaan pelepas emisi menghitung jejak karbonnya terlebih dahulu. Setelah itu, mereka harus memenuhi tanggung jawabnya secara langsung.
“Jadi kita meminta tanggung jawab si carbon mayor terlebih dahulu, si perusahaan-perusahaan pelepas emisi, kita hitung jejak karbonnya, mereka penuhi itu dulu gitu ya,” jelasnya.
Tidak hanya perusahaan besar, negara-negara utara juga diminta bertanggung jawab. Mereka dinilai sebagai kontributor utama emisi global secara historis.
“Yang kedua, dari negara-negara utara mereka penuhi itu dulu gitu ya,” ujarnya.
WALHI juga menegaskan pentingnya memastikan skema perdagangan karbon tidak sekadar mencegah greenwashing. Perusahaan besar yang membuka bisnis baru harus diawasi secara ketat.
“Nah kita sih memutuskan gitu, memastikan bahwa skema perdagangannya tidak cuma sekedar mencegah greenwashing ya gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar buka bisnis baru, nah itu yang kita lakukan pemantauan gitu ya,” tuturnya.
Meski kritis terhadap skema pasar karbon, Boy menegaskan bahwa WALHI tidak akan fokus pada pendampingan masyarakat di isu perdagangan karbon. Fokus utama mereka adalah pemantauan terhadap perusahaan besar.
“Tapi kita nggak bakal, kita nggak fokus pada pendampingan masyarakat di isu perdagangan karbon,” ucapnya.
