BERTUAHPOS.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin langsung Sidang Terbuka Aduan Kanal Debottlenecking untuk mengurai hambatan proyek kereta gantung Danau Toba yang terganjal regulasi dan perizinan. Sidang yang berlangsung di Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026, ini juga membahas ketimpangan persaingan di Kawasan Ekonomi Khusus.
Satuan Tugas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi menempatkan proyek kereta gantung Danau Toba sebagai salah satu prioritas yang harus segera diselesaikan. Menteri Keuangan menegaskan pemerintah akan menyesuaikan peraturan agar investasi strategis di kawasan pariwisata super prioritas tersebut dapat segera direalisasikan.
“Kesimpulan debottlenecking akan kita sesuaikan peraturannya, supaya akses perusahaan yang punya pabrik di sini, yang memiliki TKDN yang lebih tinggi, di atas 40 persen rata-rata, itu punya akses yang sama ke kawasan KEK,” kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Sidang ini membahas dua laporan utama yang menjadi hambatan investasi nasional. Laporan pertama terkait regulasi dan perizinan cable car di Danau Toba yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Laporan kedua mengenai indikasi ketimpangan persaingan di KEK yang mengakibatkan rendahnya penyerapan produk industri peralatan listrik dalam negeri. Kedua isu ini dinilai krusial bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menkeu menginstruksikan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, Kemenko Perekonomian, serta Administrator KEK untuk segera menyelaraskan aturan. Langkah ini diambil agar perusahaan dengan tingkat komponen dalam negeri tinggi memiliki kesempatan sama untuk bersaing.
“Nanti kita atur supaya produsen-produsen dalam negeri yang sudah punya pabrik di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing di kawasan KEK,” tegas Menkeu.
Satgas P3M-PPE terus mendorong percepatan penyelesaian kedua isu tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sidang debottlenecking menjadi instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan pihak swasta.
Forum ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aduan pelaku usaha secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Setiap hambatan yang menghalangi investasi diurai secara konkret dan terstruktur.
Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 167 aduan telah berhasil diselesaikan melalui Kanal Debottlenecking. Penyelesaian dilakukan melalui Sidang Aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun rapat koordinasi tingkat Eselon I dan II.
Pencapaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah untuk memastikan iklim usaha yang lebih sehat dan kondusif. Seluruh pelaku ekonomi nasional diharapkan dapat merasakan manfaat dari percepatan penyelesaian hambatan investasi ini.
“Pemerintah akan terus memastikan setiap hambatan yang menghalangi investasi dan kegiatan usaha dapat diurai secara konkret, terstruktur, dan berkelanjutan demi menciptakan iklim usaha yang lebih pasti,” kata Purbaya.
